PAMEKASAN || KLIKMADURA – Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur mendukung langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan.
Menurutnya, langkah aparat penegak hukum tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, ia sangat menghormati proses penyidikan yang tengah dilakukan Kejari.
“Apapun langkah kejaksaan dalam rangka penegakan hukum kami dukung,” katanya.
Politisi dari partai berlambang ka’bah itu mengaku bahwa proyek jalan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut sebelumnya tidak menunjukkan persoalan dalam laporan penggunaan anggaran.
Namun, ia justru mengaku mendapatkan aduan dari masyarakat dan kepala dinas terkait proses pembangunan jalan tersebut.
“Memang banyak aduan ke saya, termasuk dari masyarakat maupun dari kepala dinas waktu itu. Saya bilang untuk hindari konflik dan kepentingan, karena jalan itu adalah kepentingan bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Ali Masykur menyebutkan bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap program tahun 2025 sebelumnya tidak menemukan persoalan dalam proyek jalan tersebut.
“Kalau hasil audit BPK untuk program tahun 2025, proyek jalan tersebut aman dan tidak ada temuan. Tapi BPK bukan Penegak hukum, beda dengan kejaksaan yang punya sudut pandang lain, makanya kita dukung dalam hal penegakan hukum,” tandasnya. (ibl/nda).
