PAMEKASAN || KLIKMADURA – DPRD Pamekasan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan Bupati mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/7/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Ali Maskur, dan dihadiri jajaran pimpinan daerah serta seluruh anggota dewan. Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan secara langsung, di antaranya Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PBB, serta Fraksi Gelora Perjuangan.
Sekretaris Fraksi Gelora Perjuangan, Nadi Mulyadi, dalam pandangannya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Namun, ia menegaskan bahwa capaian WTP tidak serta-merta menjadi indikator keberhasilan pembangunan secara substansial. Menurutnya, pemeriksaan BPK lebih menitikberatkan pada kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan pada kualitas manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Yang diaudit BPK adalah kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan kualitas manfaat pembangunan yang diterima masyarakat,” katanya saat paripurna berlangsung.
Fraksi Gelora Perjuangan menilai, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup diukur dari tertib administrasi semata. APBD harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang tepat sasaran, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tata kelola keuangan yang baik harus menjadi fondasi lahirnya pembangunan yang berdampak nyata, bukan berhenti pada capaian administratif.
“Karena itu, tantangan Pemkab Pamekasan bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi memastikan setiap rupiah APBD dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menyampaikan bahwa seluruh masukan akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menegaskan, untuk memaksimalkan belanja daerah, pemerintah daerah akan melakukan pembinaan dan penguatan kinerja pada masing-masing OPD. Selain itu, Pemkab juga terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah.
“Pendapatan tahun 2026 saya yakin sudah semakin bagus. Kita sudah membentuk tim untuk meningkatkan PAD,” tandasnya. (ibl/nda).
