PAMEKASAN || KLIKMADURA – Kelangkaan pupuk menjelang musim tanam padi mulai dikeluhkan petani di Kabupaten Pamekasan.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) segera turun tangan serta menindak tegas distributor yang terbukti melakukan pelanggaran.
Keluhan tersebut disampaikan Puddin, warga Desa Bujur Tengah, dan Arif, warga Kecamatan Waru, kepada Ali Masykur. Keduanya mengadukan sulitnya memperoleh pupuk yang dikhawatirkan dapat menghambat kebutuhan petani dalam menghadapi musim tanam.
“Memasuki musim tanam, saya mendapatkan banyak keluhan dari petani bahwa pupuk langka,” katanya, Jumat (20/11/2026).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta DKPP segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab kelangkaan pupuk. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi juga perlu diperketat agar penyaluran pupuk benar-benar sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“DKPP harus turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya, termasuk memastikan distributor menyalurkan pupuk kepada petani sesuai aturan atau tidak,” ujarnya.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut menegaskan, pengawasan distribusi pupuk harus dilakukan secara serius. Jangan sampai persoalan di tingkat distributor justru membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk saat memasuki masa tanam.
Dia juga meminta pemerintah tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan distributor yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran pupuk. Bahkan, pencabutan izin usaha dinilai perlu dilakukan jika pelanggaran yang ditemukan memang terbukti.
“Kalau ditemukan distributor yang tidak jujur dan tidak menjalankan kewajibannya dalam menyalurkan pupuk, harus ditindak tegas. Jika memang terbukti melanggar, saya minta izinnya ditutup,” ujarnya.
Ali Masykur berharap DKPP segera menindaklanjuti seluruh aduan masyarakat agar persoalan kelangkaan pupuk tidak berlarut-larut.
Menurutnya, ketersediaan pupuk menjadi kebutuhan penting yang harus dipastikan pemerintah demi menjaga kelancaran aktivitas pertanian dan produktivitas petani.
“Jangan sampai petani terus dirugikan. Pemerintah harus hadir memastikan pupuk tersedia dan benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan,” tandasnya. (ibl/nda)














