PAMEKASAN || KLIKMADURA – Nelayan di Pamekasan mengeluh. Pasalnya, mereka kerap tidak bisa melaut lantaran susah mendapat bahan bakar minyak (BBM).
Ketua Asosiasi Nelayan Indonesia (ANI) Madura, Wardan, Kebutuhan BBM untuk nelayan di wilayah Pantai Branta saja mencapai 350 kilo liter (KL).
Namun, yang terealisasi hanya 190 KL. Akibatnya, banyak nelayan terpaksa tidak melaut karena kehabisan solar.
Menurut Wardan, kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakberesan tata kelola BBM nelayan. Sebab, selama ini tidak ada keterbukaan pemerintah terkait pembagian kuota BBM antara sektor darat dan laut.
“Tidak pernah ada keterbukaan soal pembagian BBM. Nelayan hanya menerima sisa. Kebutuhan sudah diajukan sejak awal, tapi realisasinya sangat sedikit,” kata Wardan dengan nada geram.
Menurutnya, dampak paling terasa adalah kosongnya stok BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Padahal, SPBN seharusnya menjadi tumpuan utama nelayan untuk mendapatkan solar bersubsidi.
“Mestinya nelayan dilayani di SPBN. Faktanya, SPBN sering kosong. Nelayan akhirnya beli ke SPBU, tentu biayanya lebih mahal. Ini sangat memberatkan,” ujarnya.
Wardan menyebut, setiap tahun pemerintah kabupaten sebenarnya mendapat tambahan kuota BBM. Namun, tambahan itu nyaris tidak pernah dirasakan oleh nelayan.
“Setiap tahun kabupaten dapat tambahan kuota BBM. Tapi anehnya, jatah nelayan tidak pernah bertambah. Pertanyaannya, BBM itu ke mana? Wajar kalau kami mengira ada permainan mafia,” tegasnya.
Wardan merasa yakin ada permainan dalam distribusi BBM bersubsidi. Sebab, ketimpangan antara kebutuhan dan realisasi dinilai terlalu jauh untuk dianggap sebagai kesalahan teknis semata.
“Kalau kebutuhan 350 KL tapi yang turun hanya 190 KL, sementara nelayan tidak bisa melaut, wajar kalau kami berasumsi bahwa ada permainan,” tandas Wardan. (nda)
