PAMEKASAN || KLIKMADURA – Polres Pamekasan mulai memanggil sejumlah nelayan sebagai tindak lanjut pengusutan kasus dugaan perusakan hutan mangrove di pesisir Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Para nelayan tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi tambahan.
Kasatreskrim Polres Pamekasan, AKP Doni Setiawan, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia menyampaikan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan belum menyasar seluruh pihak yang diduga terlibat.
“Pemanggilan dilakukan secara bertahap. Saat ini baru sebagian nelayan yang kami panggil sebagai saksi tambahan,” katanya, Senin (12/1/2026).
AKP Doni mengungkapkan, penyidik belum memanggil pihak yang diduga sebagai aktor utama, yakni PT Budiono, dalam kasus dugaan perusakan hutan mangrove tersebut. Pemanggilan terhadap perusahaan itu baru akan dilakukan setelah seluruh nelayan selesai diperiksa.
“Nanti akan kami panggil setelah 170 nelayan selesai dipanggil semua,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyidik berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Proses hukum akan kami tangani secara serius. Intinya, penanganan perkara ini tetap berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu nelayan, Miskari, mengaku telah memenuhi panggilan penyidik Polres Pamekasan. Dalam pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ia hanya dimintai keterangan seputar dugaan perusakan mangrove.
“Saat saya di-BAP penyidik, saya hanya memberikan keterangan bahwa memang ada perusakan,” tuturnya.
Miskari juga menjelaskan, sebanyak 170 nelayan sempat menandatangani sebuah dokumen berisi lima poin kesepakatan terkait lahan berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) eks PT Wahyu Jumiang atas nama H. Syafi’i.
“Dokumen tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan lahan Perhutani yang mengalami perusakan hutan mangrove. Para nelayan hanya menandatangani daftar hadir dalam forum kesepakatan tersebut,” tandasnya. (Ibl/nda)
