Usut Kasus Dugaan Korupsi Gebyar Batik Pamekasan, Polres Diminta Tidak Hanya Andalkan Hasil Audit Inspektorat

- Jurnalis

Rabu, 12 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan warga saat melakukan aksi demonstrasi di depan Lapas Kelas II-A Pamekasan terkait dugaan aksi tidak terpuji salah satu warga binaan. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

Puluhan warga saat melakukan aksi demonstrasi di depan Lapas Kelas II-A Pamekasan terkait dugaan aksi tidak terpuji salah satu warga binaan. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Penanganan kasus dugaan korupsi Gebyar Batik Pamekasan (GBP) 2022 terus mendapat atensi dari masyarakat. Polres diminta profesional dalam mengusut kasus tersebut.

Koordinator Musyawarah Rakyat Pemerhati Kebijakan Publik (MRPKP) Mohammad Humaidi mengatakan, kasus dugaan korupsi GBP 2022 itu menjadi atensi masyarakat secara umum.

Kinerja kepolisian dalam menangani kasus tersebut benar-benar jadi perhatian. Dengan demikian, korps bhayangkara wajib profesional dan tegas dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa waktu lalu, Humaidi audiensi dengan Satreskrim Polres Pamekasan. Dia menanyakan progres penanganan kasus tersebut.

Baca juga :  Tenaga Kesehatan Puskesmas di Pamekasan Resah, Insentif UKM Dipotong 50 Persen

Hasilnya, penyidik masih mendalami hasil audit yang dilakukan Inspektorat Pamekasan. Menurut Humai, polisi tidak bisa hanya bergantung pada hasil audit tersebut.

Tetapi, harus pula melibatkan auditor dari lembaga yang lebih tinggi dibanding Inspektorat. Di antaranya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BKPKP) Provinsi Jawa Timur.

“Menurut saya, jangan hanya mengandalkan hasil audit dari Inspektorat, tapi perlu juga melibatkan BPK atau BPKP,” katanya.

Harapannya, dengan melibatkan dua lembaga audit tersebut, penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut segera tuntas.

Baca juga :  Dirut Klik Madura Titipkan Kesejahteraan Guru, Singgung Jurus Kaisar Hirohito Bangkitkan Jepang

“Penanganan kasus ini sudah sangat lama sekali, polres harus segera melakukan langkah-langkah sebelum kepercayaan masyarakat menurun,” katanya.

Dalam waktu dekat, MRPKP akan kembali melayangkan surat permohonan audiensi sebagai bentuk dukungan terhadap Polres Pamekasan agar segera menuntaskan kasus tersebut.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan mengatakan, jika dibutuhkan bukan tidak mungkin akan melibatkan BPK dan BPKP Jawa Timur dalam melakukan audit.

Namun, saat sekarang penyidik masih bekerja melakukan rangkaian penyelidikan. Salah satunya, mendalami hasil audit yang dilakukan Inspektorat Pamekasan.

“Kalau nanti dibutuhkan, mungkin saja (melibatkan BPK dan BPKP Jatim,” tandas mantan Panit Opsnal 1 Unit Reskrim Polsek Semampir, Polres Pelabuhan Tanjung Perak itu. (diend)

Baca juga :  Ratusan Warga Desa Gugul Minta Tersangka Kasus Dugaan Sabotase Berkas Pilkades Dilepas

Berita Terkait

Keren! DPD Partai Gelora Indonesia Pamekasan Buka Pos Bantuan Hukum Gratis
SIHT Rp11 Miliar Mangkrak, DPRD Pamekasan Segera Panggil Disperindag
Buntut Sengketa Lahan Pasar Panaguan, Salah Satu Toko Bakal Dipagar
DPRD Pamekasan Resmi Paripurnakan Raperda Perampingan OPD, Pembahasan Lanjutan Segera Dikebut
Dana Cadangan Pilkada 2029 Mulai Dibahas, Ketua DPRD Pamekasan Ingatkan Risiko Perubahan Regulasi
SMAN 1 Pamekasan Libatkan Alumni Genjot Kualitas Siswa Kelas Akhir
SMAN 3 Pamekasan Kembangkan Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, Dorong Siswa Lebih Peduli Lingkungan
SMAN 4 Pamekasan Terapkan Absen Faceprint, Orang Tua Bisa Pantau Kehadiran Siswa Lewat HP

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 10:28 WIB

Keren! DPD Partai Gelora Indonesia Pamekasan Buka Pos Bantuan Hukum Gratis

Jumat, 13 Februari 2026 - 09:05 WIB

SIHT Rp11 Miliar Mangkrak, DPRD Pamekasan Segera Panggil Disperindag

Kamis, 12 Februari 2026 - 13:47 WIB

Buntut Sengketa Lahan Pasar Panaguan, Salah Satu Toko Bakal Dipagar

Kamis, 12 Februari 2026 - 07:28 WIB

DPRD Pamekasan Resmi Paripurnakan Raperda Perampingan OPD, Pembahasan Lanjutan Segera Dikebut

Rabu, 11 Februari 2026 - 09:07 WIB

Dana Cadangan Pilkada 2029 Mulai Dibahas, Ketua DPRD Pamekasan Ingatkan Risiko Perubahan Regulasi

Berita Terbaru

Opini

Satu Suara Seribu Suaka

Jumat, 13 Feb 2026 - 01:43 WIB