SUMENEP, KLIKMADURA – Gerakan menjadikan Madura sebagai provinsi tidak pernah pupus. Sebab, gerakan tersebut memiliki misi mulia. Yakni, menjadikan masyarakat Madura semakin sejahtera.
Ketua Umum Saudagar Madura Akhmad Ma’ruf mengatakan, kekayaan alam Madura sangat melimpah. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan hingga mingak bumi dan gas (migas).
Namun, kekayaan alam tersebut belum memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Madura.
Salah satu pemicunya, karena adanya regulasi yang tidak memihak terhadap masyarakat Madura. Salah satu contohnya, regulasi yang mengatur migas.
Sesuai Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten tidak punya wewenang mengelola laut.
Sebab, dari jarak 0 – 12 mil, wilayah laut itu masuk kawasan yang dikelola pemerintah provinsi. Kemudian, dari 12 mil ke atas merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Dengan aturan ini, pemerintah kabupaten di Madura tidak termasuk sebagai daerah penghasil migas, sehingga dana bagi hasil yang diperoleh sangat kecil,” katanya.
Dengan demikian, Akhmad Ma’ruf mendukung Madura menjadi provinsi. Dengan perubahan status tersebut, semua kekayaan alam yang ada akan dikelola secara penuh oleh pemerintah kabupaten yang ada di Madura.
Selain migas, sektor peternakan juga sangat melimpah. Bahkan, Pulau Sapudi di Kabupaten Sumenep masuk sebagai kawasan dengan populasi sapi terbanyak di Indonesia.
Namun, lagi-lagi potensi tersebut belum terkelola dengan baik. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat Madura juga tidak berkembang.
“Saya yakin, jika Madura menjadi provinsi, masyarakat akan semakin sejahtera karena kekayaan alam bisa dikelola secara mandiri dan akan kembali kepada masyarakat,” tandasnya. (diend)
