SUMENEP, klikmadura.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumenep meminta Pemkab Sumenep turun tangan dalam persoalan konflik masyarakat Tapakerbau, Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura. Tujuannya, agar konflik itu tidak berkepanjangan.
“Pemkab harus hadir di tengah masyarakat Desa Gersik Putih untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kasihan masyarakat,” kata Anggota Fraksi PPP DPRD Sumenep Syaiful Bari.
Menurutnya, persoalan itu sangat mencekam di tengah masyarakat. Jika dibiarkan, khawatir jatuh korban. Kehadiran pemerintah diperlukan untuk menjadi penengah.
“Ketika pemkab hadir, saya yakin masalah itu bisa teratasi dengan cepat dan tidak ada yang dirugikan,” katanya.
Sebelumnya, warga Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, rela bertahan di lahan demi mempertahankan lingkungan agar tidak dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
Lahan tersebut merupakan pantai yang rencananya digarap tambak garam oleh investor. Ironisnya, Kepala Desa Gersik Putih Mohab menjadi bagian dari penggarap lahan itu.
Warga dengan tegas menolak rencana penggarapan tambak garam itu. Sebab, kegiatan tersebut dinilai akan merusak lingkungan dan mengancam ekosistem laut.
Penolakan warga pun membuahkan hasil yang baik. Tidak ada aktivitas penggarapan tambak garam di lokasi itu. Suasana kembali tenang seperti sedia kala.
Namun, masyarakat Gersik Putih kembali dicemaskan dengan adanya rencana aktivitas tambak garam di lahan itu yang diduga diinisiasi salah satu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Akibatnya, suasana di tengah masyarakat kembali memanas. (fix/diend)
