SAMPANG || KLIKMADURA – Program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mulai menuai sorotan. Sejumlah wali murid dan pihak sekolah di Kecamatan Kedungdung, Tambelangan, Camplong, Karangpenang, hingga Kecamatan Sampang, mengeluhkan menu yang dinilai tidak sesuai standar gizi.
Ketua DPC Ormas Madura Asli (MADAS) Sampang, Umar Faruk, menegaskan bahwa MBG harus dikawal ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima. Menurutnya, program ini tidak boleh kehilangan esensi hanya karena lemahnya pengelolaan di lapangan.
“MBG hadir untuk meningkatkan kualitas SDM melalui gizi seimbang, menekan angka stunting, dan mendongkrak prestasi akademik. Jangan sampai program sebagus ini kehilangan makna karena pengelolaan yang asal-asalan,” ujarnya, Sabtu (13/9/2025).
Umar menilai, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sampang sebagai kepanjangan tangan Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan program ini.
“Apapun persoalannya, tanggung jawab ada di SPPG Sampang. Mulai dari Kepala SPPG, ahli gizi, hingga jajarannya. Termasuk soal standarisasi menu dan kandungan gizinya,” tegasnya.
Meski Posko Pengaduan MADAS belum resmi diluncurkan, laporan dari masyarakat sudah banyak diterima. Dari temuan awal, keluhan tersebut diduga muncul akibat kelalaian pengelola SPPG Sampang dalam memastikan menu sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.
Atas dasar itu, Umar Faruk memberikan peringatan keras agar SPPG benar-benar bekerja sesuai petunjuk teknis dan aturan yang berlaku, serta menolak segala bentuk intervensi pihak luar.
“Kalau tidak segera dibenahi, kepercayaan publik terhadap program MBG bisa runtuh,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Satuan Tugas (Satgas) MBG yang dipimpin Wakil Bupati Sampang, H. Ahmad Mahfudz, untuk segera turun tangan meski anggaran resmi belum cair.
“Satgas harus cepat action. Ini persoalan mendesak, jangan sampai citra program MBG tercoreng di mata masyarakat,” pungkasnya. (san/nda)
