Muncul SPPT Lahan Kawasan Pantai Jumiang Atas Nama Kades Zabur, Diduga Upaya Pengajuan SHM

- Jurnalis

Rabu, 5 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penampakan dari udara lahan pantai yang diduga muncul SPPT atas nama Zabur. (DOK. KLIKMADURA)

Penampakan dari udara lahan pantai yang diduga muncul SPPT atas nama Zabur. (DOK. KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Tanah negara di Dusun Duko, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan diduga jadi bancakan sejumlah oknum.

Selain 15 hektare dikuasai Haji Syafii dan beberapa kerabatnya dengan bukti sertifikat hak milik (SHM), ternyata ada 2,5 hektar yang juga dikuasai pribadi. Yakni, atas nama Mistiara yang merupakan istri mantan kepala desa.

Ironisnya, lahan tersebut sudah diperjualbelikan. Salah satu pembelinya adalah Fadlillah, Kabid Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan.

Terbaru, muncul adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Zabur yang merupakan Kepala Desa Tanjung. SPPT itu dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 35.28.020.005.025-0019.0.

Baca juga :  Meski Sudah Lunas Tahun 2022, CJH Tetap Wajib Bayar Biaya Tambahan

Ketua Komnas Pemanfaatan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) Madura Raya, Nur Faisal mengatakan, SPPT itu terbit atas nama Zabur pada tahun 2023.

SPPT itu merupakan dokumen awal kepemilikan lahan. Setelah ditelusuri, ternyata lahan tersebut merupakan kawasan pantai yang statusnya tanah negara.

“Jadi, total tanah negara ini 20 hektare, 15 hektar sudah dipecah menjadi 7 SHM atas nama Haji Syafii CS, 2,5 hektare atas nama Mistiara dan 2,5 hektare diduga mau dicaplok juga dengan munculnya SPPT itu,” katanya.

Faisal menyampaikan, saat sekarang memang belum terbit SHM atas nama Zabur. Tetapi, jika dibiarkan bukan tidak mungkin lahan pantai itu akan menjadi hak milik pribadi.

Baca juga :  Akibat Hujan Deras, Jalan Kabupaten di Kecamatan Waru Tertutup Longsor

“Ngeri sekali kalau sampai kepala desa juga ikut mau menguasai lahan pantai untuk kepentingan pribadi,” kata mantan aktivis GMNI itu.

Saat sekarang, lahan pantai yang sudah terbit SPPT itu dimanfaatkan untuk tempat pengeringan ikan oleh warga. Namun, informasi yang beredar, warga yang membangun tempat pengeringan ikan harus membayar sejumlah uang kepada Zabur.

Faisal menyampaikan, pemerintah harus benar-benar turun untuk mengecek tanah negara yang diduga jadi bancakan itu. Meski sudah terbit SHM, tetapi peruntukannya tidak sesuai, maka sertifikat itu harus dicabut.

Baca juga :  Nadi PDIP: Meski Banyak Pasang Baliho, Belum Tentu Dapat Rekom Partai

Sayangnya, upaya konfirmasi kepada Kades Tanjung Zabur belum berhasil. Pesan singkat yang dikirim Klik Madura tidak direspons. (pen)

Berita Terkait

Tampilkan Lima Inovasi, SDN Barurambat Kota 1 Jadi Satu-satunya Sekolah Model di Pamekasan
Sebut Jurnalis “Bodrex”, Ketua PGRI Pamekasan Kritik Sikap Ketua Yayasan Al-Uswah
TMMD ke-130 Resmi Ditutup, KASAD Minta Warga Rawat Hasil Pembangunan
BPKPD Pamekasan Tegaskan Lahan TK ABA IV Belum Beralih Kepemilikan
Realisasi PAD Parkir Pamekasan Baru 86 Persen, Sekda Ragu Target Rp5 Miliar Tercapai
Angka Kematian Ibu dan Bayi Meningkat, Dinkes Pamekasan Gelar Koordinasi Forum Penakib
Pengamat Pendidikan Pamekasan Sebut Ucapan Ketua Yayasan Al-Uswah Terhadap Jurnalis Tidak Etis
Ahli Waris Lahan TK ABA IV Pamekasan Laporkan Penasihat PD Muhammadiyah atas Dugaan Penggunaan Identitas Orang Meninggal

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 09:35 WIB

Tampilkan Lima Inovasi, SDN Barurambat Kota 1 Jadi Satu-satunya Sekolah Model di Pamekasan

Sabtu, 14 November 2026 - 09:32 WIB

Sebut Jurnalis “Bodrex”, Ketua PGRI Pamekasan Kritik Sikap Ketua Yayasan Al-Uswah

Kamis, 12 November 2026 - 14:49 WIB

TMMD ke-130 Resmi Ditutup, KASAD Minta Warga Rawat Hasil Pembangunan

Kamis, 12 November 2026 - 14:43 WIB

BPKPD Pamekasan Tegaskan Lahan TK ABA IV Belum Beralih Kepemilikan

Rabu, 11 November 2026 - 08:59 WIB

Realisasi PAD Parkir Pamekasan Baru 86 Persen, Sekda Ragu Target Rp5 Miliar Tercapai

Berita Terbaru