PAMEKASAN || KLIKMADURA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius dalam agenda pemerintahan saat ini.
Menyadari pentingnya program tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan menegaskan komitmennya untuk mengawal secara intens agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkualitas.
Komitmen itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Saedy Romli, saat menghadiri audiensi Forum LSM Pamekasan. Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak bisa berjalan parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Ia menjelaskan, Komisi IV DPRD Pamekasan selama ini telah bersinergi dengan berbagai pihak, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Kementerian Agama (Kemenag), serta stakeholder lain yang memiliki keterkaitan langsung, termasuk dalam pengurusan sertifikasi halal.
“Jadi ada Kemenag, Dinkes, dan pihak lainnya. Harapannya, berbagai persoalan dalam program MBG ini bisa kita atasi secara bersama-sama,” ujarnya.
Politisi yang juga menjabat Ketua DPD Partai Gelora Pamekasan itu menegaskan, sejak awal pihaknya mendorong agar Komisi IV dilibatkan langsung dalam Satuan Tugas (Satgas) MBG. Hal tersebut dinilai penting sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan legislatif.
Menurutnya, ke depan perlu ada perwakilan resmi dari Komisi IV DPRD Pamekasan dalam struktur Satgas MBG agar pengawasan lebih optimal dan menyeluruh.
“Perlu diusulkan kembali agar ada keterwakilan dari Komisi IV dalam Satgas. Dengan begitu, pengawasan akan lebih lengkap karena kami serius mengawal program ini,” tegasnya.
Tak hanya itu, Edy juga menyoroti persoalan minimnya tenaga pengawas gizi di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tantangan tersendiri di lapangan.
Ia mengungkapkan, meskipun saat ini kualifikasi pengawas gizi telah diperluas, tidak hanya dari lulusan gizi tetapi juga pangan dan kesehatan masyaraka. Faktanya, para mitra SPPG masih kesulitan mendapatkan tenaga yang memenuhi kriteria.
“Awalnya memang harus lulusan gizi. Sekarang sudah diperluas ke lulusan pangan dan kesehatan masyarakat, tetapi mitra di lapangan tetap kesulitan mencari tenaga tersebut,” terangnya.
Karena itu, ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius pihak terkait, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak berwenang lainnya, agar pelaksanaan program MBG tidak terhambat.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa program MBG menyasar kelompok rentan, seperti siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Oleh karena itu, kualitas dan pengawasan program harus benar-benar dijaga.
“Penerima manfaat ini kelompok rentan semua. Maka program ini harus betul-betul dijalankan dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” tandasnya. (enk/nda)
