PAMEKASAN || KLIKMADURA – Dualisme organisasi kepala desa (kades) di Kabupaten Pamekasan terus menjadi perhatian publik. Keberadaan Persatuan Kepala Desa (Perkasa) dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan kades.
Aktivis Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formasi), Iklal Iljas Husen menilai, langkah Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menghadiri pelantikan Perkasa justru menjadi pemicu munculnya kegaduhan di akar rumput.
“Langkah bupati menghadiri pelantikan itu menjadi pemantik provokator di akar rumput, sebab di Kabupaten Pamekasan diakui atau tidak sudah terbentuk PKDI,” katanya, Rabu (30/7/2025).
Mantan aktivis PMII itu menyampaikan, mayoritas kabupaten di Pulau Madura, organisasi kepala desa berganti nama menjadi PKDI. Bahkan, menurutnya, PKDI lebih relevan karena memiliki hirarki hingga tingkat pusat.
“Di Sumenep, misalnya, baru saja selesai pelantikan dengan nama PKDI. Bahkan saya sempat konfirmasi ke salah satu kepala desa di sana, mereka heran kenapa Pamekasan masih memakai nama Perkasa, padahal yang lain sudah berganti nama menjadi PKDI,” ujarnya.
“Hemat saya, seharusnya bupati Pamekasan tidak melakukan pelantikan apapun, baik Perkasa maupun PKDI. Yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi agar dua kubu kepala desa ini tetap bersatu, entah tetap pakai nama Perkasa atau berubah menjadi PKDI,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman melantik pengurus Perkasa masa bhakti 2025-2030 di Pendopo Agung Ronggosukowati.
Pelantikan tersebut diwarnai dengan tidak hadirnya kepala desa satu kecamatan. Yakni, Kecamatan Larangan.
Usai pelantikan, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menyatakan, keberadaan dua organisasi bukanlah hal yang perlu dipertentangkan. Ia berharap kedua organisasi bisa berjalan beriringan dan saling mendukung. (ibl/pw)
