DPRD Pamekasan Berharap Realisasi APBD 2024 Lebih Efektif dan Efisien

- Jurnalis

Rabu, 29 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN,KLIKMADURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna, Rabu (29/11/2023). Rapat tertinggi itu membahas tentang penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD tahun 2024.

Ali Masykur selaku perwakilan fraksi PPP menyampaikan, APBD tahun 2024  harus dijadikan acuan dalam melaksanakan perbaikan secara komprehensif dan sistematis. Dengan demikian, kelemahan yang ada pada perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan pada APBD tahun 2022 dan 2023 tidak terulang kembali di tahun anggaran 2024.

“Kami berharap, di bawah kepemimpinan pj bupati Pamekasan, pemerintah lebih baik dan lebih berkualitas dalam melaksanakan program,” katanya.

Baca juga :  Perayaan Hari Jadi ke-75 Tahun SMAN 1 Pamekasan Berlangsung Meriah

Ali Masykur menyampaikan, APBD 2024 dipastikan lebih sehat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan anggaran harus lebih efektif, efesien dan tepat sasaran.

“Ke depan pemerintah jarus mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum dalam penggunaan anggaran,” pintanya.

Semantara itu, Pj Sekda Pamekasan Ach Faisol berjanji akan segera menyampaikan hasil sidang paripurna ke Pemprov Jatim. Tujuannya, agar dokumen keuangan itu dievaluasi dan bulan Desember, APBD 2024 bisa disahkan.

“Setelah kegiatan paripurna ini, akan segera disampaikan ke provinsi, insyaallah pada bulan Desember kita sudah bisa mengesahkan APBD untuk anggaran tahun 2024,” terangnya.

Baca juga :  Fantastis! Target Penerimaan Pajak Kendaraan di Pamekasan Tembus Rp 106 Miliar

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin meminta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak terlalu besar. Tujuannya, agar tidak terjadi defisit seperti tahun sebelumnya

“Sekarang kami menganggarkan SILPA tidak terlalu besar, hanya di kisaran Rp 159 miliar. Alhamdulillah kita sepakat antara banggar dan eksekutif untuk lebih merealistiskan SILPA itu,” katanya

Halili menyebut, APBD Pamekasan amburadul akibat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengamanatkan agar 50 persen dari DAU dialkoasikan untuk kegiatan tertentu.

“Ada lima menu yang diperintahkan Menteri Keuangan. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, PU, PPPK , dan kelurahan. Jadi, Pengalaman tahun kemarin akan menjadi pembelajaran tahun berikutnya untuk bisa lebih baik lagi,” tukas politisi PPP itu. (ibl/diend)

Baca juga :  Fathor Rachman, Mantan Kades Laden Tersangka Kasus Korupsi Bumdes Kembali Dibui

Berita Terkait

UIN Madura Raih Akreditasi Unggul, Rektor: Tonggak Penting Transformasi Kampus
Dua Rumah Sakit Terima Pasien Rujukan Tapi Dokter Tidak Ada, Ibu Melahirkan Hampir Terlantar
Membanggakan! Bersaing dengan 104 Ribu Proposal, 18 Dosen UNIRA Lolos Hibah Penelitian Nasional 2026
Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan, Rumah Sakit di Madura Bakal Tanggung Iuran JKN Warga Miskin Lewat CSR
Politisi PKS Sebut Ulama dan Pesantren Terlibat Narkotika, Kiai Madura Murka
Tak Ingin Kisruh Penolakan Puskesmas Teja Antar Jenazah Pakai Ambulans Berlarut, Dewan Segera Lakukan Klarifikasi
Komisi III DPRD Pamekasan Usul Jembatan Blumbungan Dibangun Ulang
Operasi Wirawaspada 2026 Digelar, Imigrasi Pamekasan Perketat Pengawasan Orang Asing

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 13:43 WIB

UIN Madura Raih Akreditasi Unggul, Rektor: Tonggak Penting Transformasi Kampus

Sabtu, 11 April 2026 - 11:57 WIB

Dua Rumah Sakit Terima Pasien Rujukan Tapi Dokter Tidak Ada, Ibu Melahirkan Hampir Terlantar

Sabtu, 11 April 2026 - 10:23 WIB

Membanggakan! Bersaing dengan 104 Ribu Proposal, 18 Dosen UNIRA Lolos Hibah Penelitian Nasional 2026

Sabtu, 11 April 2026 - 10:03 WIB

Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan, Rumah Sakit di Madura Bakal Tanggung Iuran JKN Warga Miskin Lewat CSR

Jumat, 10 April 2026 - 11:30 WIB

Politisi PKS Sebut Ulama dan Pesantren Terlibat Narkotika, Kiai Madura Murka

Berita Terbaru