PAMEKASAN || KLIKMADURA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura (Unira) menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (14/8/2025).
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem pelayan publik, mengatasi pengrusakan lingkungan hidup, dan melakukan reformasi birokrasi.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu sempat memanas lantaran masa tak kunjung ditemui Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman.
Mereka menerobos penjagaan ketat aparat kepolisian hingga masuk ke ruang kerja bupati. Namun, orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan itu tidak berada di tempat.
Tak berhenti di situ, massa aksi berpindah ke Pendopo Ronggosukowati yang berada di seberang kantor bupati. Mereka memaksa masuk dengan menerobos pagar besi.
Tak lama kemudian, bupati didampingi Sekretaris Daerah Pamekasan, Masrukin dan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) keluar menemui demonstran.
Presiden Mahasiswa (Presma) Unira, Izet Alfian Fatahillah mengatakan, berdasarkan kajian BEM Unira, kondisi Pamekasan saat ini sudah memasuki tahap darurat.
“Pelayanan kesehatan buruk, kepedulian terhadap lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal, hingga lemahnya tata kelola pemerintahan, semua itu menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani,” katanya di hadapan bupati.
Mahasiswa meminta Pemkab Pamekasan segera menyelesaikan seluruh persoalan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Pamekasan.
“Kami tegaskan, akan terus mengawal isu ini hingga pemkab menyelesaikan semua persoalan dan melahirkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat,” ujarnya.
Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman menyampaikan permohonan maaf karena terlambat menemui massa aksi. Ia mengaku sejak pagi ada agenda dan harus menerima sejumlah tamu.
“Saya mohon maaf, bukan maksud membiarkan mahasiswa menunggu kelamaan, tapi memang dari tadi ada sejumlah tamu yang harus ditemui,” ucapnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda Pamekasan itu berjanji akan menyelesaikan berbagai permasalahan yang disuarakan mahasiswa.
Mulai dari peningkatan layanan kesehatan, penanganan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal, hingga pembenahan kinerja OPD.
“Mana yang bisa diperbaiki akan kami perbaiki, namun di bagian yang belum bisa diperbaiki akan diberikan punishment. Semua pejabat harus berangkat dari pengabdian kepada masyarakat,” tandasnya. (ibl/nda)
