PAMEKASAN || KLIKMADURA – Kasus meninggalnya seorang ibu muda asal Desa Candi Burung, Kecamatan Proppo, Pamekasan, hingga kini belum menemukan titik terang.
DPRD Pamekasan memfasilurasi audiensi antara keluarga korban dan manajemen Kusuma Hospital, Selasa (28/10/2025). Namun, belum menghasilkan keputusan akhir karena masih menunggu hasil audit dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
Ketua Madas Pamekasan, Abdus Samad, yang juga mewakili keluarga korban, menyampaikan, hasil audiensi belum membuahkan kejelasan karena audit dari RSUD Dr. Soetomo belum rampung. Meski begitu, ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
“Karena ini sudah menyangkut nyawa orang lain. Pasti akan kami kawal sampai selesai,” tegasnya.
Abdus Samad menambahkan, Pemkab Pamekasan seharusnya melakukan audit berkala terhadap RS Kusuma. Khususnya, terkait izin operasionalnya. Ia menilai kejadian seperti itu bukan kali pertama terjadi.
“Sudah ada banyak korban atas kecerobohan pelayanan kesehatan Kusuma Hospital ini,” ucapnya.
Ia juga menilai pihak manajemen rumah sakit seolah lepas tangan terhadap kasus yang menimpa korban. Alasannya, karenya meninggalnya bukan di rumah sakit yang berada di Jalan Bonorogo, Kelurahan Lawangan Daya tersebut.
“Tapi penyebabnya dari sana (Kusuma Hospital) karena awalnya itu tidak terjadi apa-apa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Halili menjelaskan, pihaknya hanya memfasilitasi pertemuan antara manajemen Kusuma Hospital, keluarga korban, dan Dinas Kesehatan.
Untuk sementara, semua pihak masih menunggu hasil audit eksternal dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
Politikus PPP itu juga menyarankan agar pihak Kusuma Hospital menunjukkan empati kepada keluarga korban. Misalnya dengan memberikan ucapan belasungkawa atau menjalin silaturahmi.
“Ke depan, pihak Kusuma Hospital agar lebih memperhatikan sifat-sifat kepedulian antar sesama,” katanya.
Direktur Kusuma Hospital Pamekasan, dr. Ahmad Marzuki, memilih irit bicara terkait kasus ini. Dia hanya memastikan bahwa pihaknya akan mengikuti prosedur yang berlaku.
“Kita tetap sesuai prosedur dan menunggu audit provinsi. Juga rencananya akan koordinasi dengan Kadinkes,” tutupnya. (enk/nda)
