Masyarakat Kangean Sebut KEI Sepakat Hentikan Seluruh Tahapan Tambang Migas, Jika Melanggar: Akan Diusir!

- Jurnalis

Kamis, 26 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan warga berkumpul di Pendopo Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean menyampaikan pernyataan sikap terkait penolakan terhadap rencana survei seismik migas. (ISTIMEWA)

Puluhan warga berkumpul di Pendopo Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean menyampaikan pernyataan sikap terkait penolakan terhadap rencana survei seismik migas. (ISTIMEWA)

SUMENEP || KLIKMADURA – Perjuangan masyarakat Pulau Kangean menolak rencana survei seismik migas tiga dimensi (3D) tidak sia-sia. Penolakan tersebut diklaim telah disepakati oleh SKK Migas-Kangean Energi Indonesia (KEI).

Jubir Forum Kepulauan Kangean Bersatu (FKKB) Hasan Basri mengatakan, pada tanggal 16 Juni 2025 masyarakat menggelar aksi demonstrasi. Tuntutan aksi tersebut adalah penghentian seluruh rangkaian rencana tambang migas.

Tuntutan yang disodorkan ratusan massa aksi akhirnya disepakati dengan ditandatangani berbagai pihak. Mulai dari Camat Arjasa Aynizar Sukma dan perwakilan dari KEI.

“Tuntutan itu diterima dan disetujui dengan ditandatangani oleh Camat Arjasa dan pihak PT KEI. Dengan ini kami nyatakan menang. Mereka sudah mundur dan meninggalkan Pulau Kangean,” katanya, secara tertulis.

Baca juga :  Peringatan Harjad Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Dianggarkan Rp 3 Miliar

Hasan Basri menyampaikan, jika di kemudian hari ditemukan adanya aktivitas tahapan tambang migas itu, maka masyarakat akan menggelar aksi besar-besar. Bahkan, tidak segan akan mengusir para penambang tersebut.

Gerakan penolakan terhadap rencana survei seismik migas dan seluruh tahapan tambang itu akan dilakukan secara konsisten. Bahkan, aksi tidak hanya di tingkat kecamatan, tetapi akan naik ke tahap yang lebih tinggi.

“Kami bersama masyarakat Pulau Kangean akan tetap melawan sampai mereka (KEI) benar-benar menghentikan rencananya di pulau kami,” tambahnya.

Hasan Basri mengimbau masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas sehari-hari tanpa perlu ada kegaduhan. Sebab, rencana survei seismik migas itu sudah disepakati bersama untuk dihentikan.

Baca juga :  Pergoki Suami di Kamar Kos Bersama Perempuan Lain, Istri di Sumenep Tempuh Jalur Hukum

“Pak Camat Arjasa dan PT KEI pasti paham dan menaati apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama,” katanya.

Sebelumnya, ratusan masyarakat Pulau Kangean menggelar aksi demonstrasi. Mereka menolak agar rencana survei seismik migas yang akan dilakukan SKK Migas-KEI.

Alasannya, karena aktivitas tambang migas di Pulau Kangean tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Justru, yang terjadi hanya kerusakan lingkungan. (pen)

Berita Terkait

Warga Pamolokan Sumenep Ditemukan Meninggal di Rumah, Polisi Lakukan Penyelidikan
Susun RDTR, Bupati Fauzi Tekankan Pentingnya Koordinasi dan Keselarasan Kepentingan
Bupati Fauzi Ajak Pelajar Sumenep Kritis Hadapi Banjir Informasi Digital
Bupati Fauzi Turun Tangan Atasi Kekeringan, 1,2 Juta Liter Air Bersih Disalurkan kepada Warga Terdampak
DPMD Sumenep Pastikan Pilkades 2027 Digelar Dua Sistem, 246 Desa Siap Pilih Pemimpin Baru
Praktik Renang Berujung Duka, Siswa SMAN 1 Ambunten Meninggal di Sungai Nangka
Pria 43 Tahun Diamankan Polsek Kangean, Diduga Cabuli Anak di Ruang Guru SD
Hadiri Kick Off Peringatan HSN 2026, Bupati Fauzi: Momentum Menghargai Perjuangan Para Syuhada

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Warga Pamolokan Sumenep Ditemukan Meninggal di Rumah, Polisi Lakukan Penyelidikan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:07 WIB

Susun RDTR, Bupati Fauzi Tekankan Pentingnya Koordinasi dan Keselarasan Kepentingan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:02 WIB

Bupati Fauzi Ajak Pelajar Sumenep Kritis Hadapi Banjir Informasi Digital

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:30 WIB

Bupati Fauzi Turun Tangan Atasi Kekeringan, 1,2 Juta Liter Air Bersih Disalurkan kepada Warga Terdampak

Senin, 5 Oktober 2026 - 03:55 WIB

DPMD Sumenep Pastikan Pilkades 2027 Digelar Dua Sistem, 246 Desa Siap Pilih Pemimpin Baru

Berita Terbaru