Tolak Survei Seismik SKK Migas-Kangean Energy Indonesia, Masyarakat Pulau Kangean Turun Jalan

- Jurnalis

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ratusan masyarakat Pulau Kangean menggelar aksi penolakan terhadap rencana survei seismik migas Kangean Energy Indonesia di depan Kantor Kecamatan Arjasa. (PC SNNU KANGEAN UNTUK KLIKMADURA)

Ratusan masyarakat Pulau Kangean menggelar aksi penolakan terhadap rencana survei seismik migas Kangean Energy Indonesia di depan Kantor Kecamatan Arjasa. (PC SNNU KANGEAN UNTUK KLIKMADURA)

KANGEAN, SUMENEP|| KLIKMADURA – Gelombang penolakan terhadap rencana survei seismik migas yang akan dilakukan SKK Migas-Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI) semakin meluas.

Ratusan warga turun jalan menyuarakan penolakan terhadap aktivis yang diyakini akan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup itu. Mereka berorasi dan membentangkan beragam tulisan berisi penolakan di halaman Kantor Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Senin (16/6/2025).

Hasan Basri, selaku Korlap Aksi dalam orasi mengatakan, ada beberapa tuntutan dari masyarakat yang melakukan aksi turun jalan tersebut.

Di antaranya, meminta Camat Arjasa menghentikan sosialisasi survei seismik migas di tingkat desa. Sebab, kegiatan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca juga :  Blok South East Madura, Satu-Satunya Sumur Migas Daratan yang Bisa Sejahterakan Warga

Kemudian, seluruh rencana survei seismik dan eksplorasi migas di Pulau Kangean itu juga wajib dihentikan. Sebab, masyarakat dengan tegas menolak aktivitas hulu migas yang berpotensi merusak lingkungan.

“Hentikan aktivitas hulu migas yang berpotensi merusak ekosistem laut, merugikan nelayan dan mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir,” katanya saat orasi.

Masyarakat juga meminta agar pemerintah menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Kangean yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut dan lingkungan yang sehat. Sebab, selama ini masyarakat hanya diberi janji manis investasi yang mengorbankan lingkungan hidup.

Baca juga :  Rayakan Idul Adha, Rutan Kelas II-B Sumenep Sembelih Enam Kambing

“Kembalikan kedaulatan atas tanah dan laut kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal. Tidak boleh ada proyek apapun yang berjalan tanpa persetujuan dari masyarakat,” katanya.

Bahkan, massa aksi meminta pemerintah mencabut dan menolak izin baik eksplorasi maupun eksploitasi migas di Pulau Kangean. Sebab, asas kebermanfaatannya terhadap kelangsungan hidup masyarakat tidak jelas.

“Kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM melakukan audit lingkungan dan sosial secara menyeluruh terhadap operasional KEI,” katanya dengan lantang.

Sekretaris PC Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Kangean, Firdausi juga dengan lantang menyuarakan penolakan. Menurut dia, survei seismik migas itu hanya berdampak buruk terhadap ekosistem laut.

Baca juga :  Dorong Pertumbuhan Ekonomi Madura, BEM Unira Gelar Sarasehan Nasional Bahas Migas dan Tembakau

“Kami dengan tegas menolak rencana survei seismik migas ini karena akan merusak ekosistem laut yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir yang mayoritas menggantungkan hidupnya pada hasil melaut,” tandasnya. (pen)

Berita Terkait

5.224 Tenaga Honorer di Sumenep Resmi Terima SK PPPK Paruh Waktu, Gaji Mulai Cair Tahun Depan
Setelah Penantian Panjang, Akhirnya 5.224 Tenaga Honorer di Sumenep Terima SK PPPK Paruh Waktu
Doakan Sapudi Bebas Gempa, Pegadaian Syariah Madura Gelar Nonggunong Bershalawat 
Tolak Replacement Pelabuhan Sapudi, Warga Surati Kemenhub
Warga Kangean Gelar Doa Bersama, Desak Pemerintah Hentikan Permanen Eksploitasi Migas
PT. MBK Ventura Bersama Baznas Salurkan Zakat untuk 70 Anak Yatim dan Gelar Literasi Keuangan
Replacement Pelabuhan Sapudi Dinilai Abaikan Rakyat, Kuli dan Pemilik Perahu Protes Keras
Bupati Achmad Fauzi Apresiasi Penetapan Syaikhona Kholil dan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

Berita Terkait

Senin, 1 Desember 2025 - 05:15 WIB

5.224 Tenaga Honorer di Sumenep Resmi Terima SK PPPK Paruh Waktu, Gaji Mulai Cair Tahun Depan

Senin, 1 Desember 2025 - 00:39 WIB

Setelah Penantian Panjang, Akhirnya 5.224 Tenaga Honorer di Sumenep Terima SK PPPK Paruh Waktu

Kamis, 27 November 2025 - 00:28 WIB

Doakan Sapudi Bebas Gempa, Pegadaian Syariah Madura Gelar Nonggunong Bershalawat 

Minggu, 23 November 2025 - 00:40 WIB

Tolak Replacement Pelabuhan Sapudi, Warga Surati Kemenhub

Kamis, 20 November 2025 - 03:58 WIB

Warga Kangean Gelar Doa Bersama, Desak Pemerintah Hentikan Permanen Eksploitasi Migas

Berita Terbaru