PAMEKASAN || KLIKMADURA – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan memastikan proses peralihan kepemilikan lahan TK ABA IV Pamekasan tidak pernah tuntas, sehingga hingga saat ini tanah tersebut masih tercatat atas nama Matirap P. Sadikin atau ahli waris Saninti CS.
Kepastian itu disampaikan di tengah semakin memanasnya sengketa lahan TK ABA IV Pamekasan, sekaligus mempertegas bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan daerah, hak kepemilikan tanah tersebut belum tercatat berpindah kepada pihak lain.
Kepala BPKPD Pamekasan Sahrul Munir melalui Kabid Pelayanan dan Pengendalian Pajak Daerah Eddy Suryanto menjelaskan, proses pengurusan peralihan kepemilikan tanah tersebut sempat dilakukan melalui notaris/PPAT M. Syaiful Anshari pada Kamis (26/1/2023).
Namun, tahapan itu tidak berlanjut setelah pihak BPKPD melakukan konfirmasi kepada notaris pada Desember 2023 dan diminta untuk menunda proses pengurusan dokumen tersebut.
“Batasan pengurusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) itu maksimal satu tahun, lebih dari itu tidak bisa. Kalau mau mengurus lagi harus mengulang dari awal, jadi sampai saat ini itu tidak beralih kepada siapa pun,” tegas Eddy.
Ia menduga, penarikan dokumen peralihan tersebut berkaitan dengan adanya salah satu ahli waris yang tidak menandatangani proses pengurusan, sehingga berkas yang diajukan tidak digunakan kembali dan telah dikembalikan kepada pihak notaris.
Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa BPKPD tidak mengetahui secara detail persoalan yang melatarbelakangi sengketa tersebut karena kewenangannya sebatas menerima serta memproses dokumen perpajakan yang diajukan notaris.
“Kami tidak tahu-menahu terkait permasalahan itu, kami hanya bertugas memproses apa yang sudah diberikan oleh notaris dan tentunya berkaitan dengan ketaatan pembayaran pajak. Hal ini berlaku kepada semua masyarakat yang mengajukan, tidak hanya orang-orang tertentu,” ungkapnya.
Sementara itu, kuasa hukum ahli waris, Zaini, menyebut data yang digunakan dalam permohonan peralihan kepemilikan tanah tersebut menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan pihaknya, karena terdapat identitas Hanifah yang merupakan orang tua ahli waris dan telah meninggal dunia sejak 2018.
Ia menilai terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen yang tercatat di BPKPD, mengingat nama Saninti tercantum sebagai pemilik tanah, sedangkan kolom identitas justru memuat KTP Hanifah.
“Di data yang dimiliki BPKPD itu atas nama Saninti, dan di kolom KTP ada KTP-nya Hanifah, kan sangat berbeda ini. Kami belum tahu apa yang terjadi sebenarnya,” ujarnya.
Zaini juga meyakini terdapat dugaan manipulasi dalam proses peralihan tersebut, sebab Saninti, Buami, dan Nurul Siska disebut tidak pernah melakukan transaksi jual beli maupun menghibahkan tanah yang menjadi objek sengketa.
Atas persoalan itu, pihak ahli waris menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian sekaligus melakukan penelusuran secara mandiri untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan kepemilikan lahan TK ABA IV Pamekasan. (enk/nda)
