SUMENEP || KLIKMADURA – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengambil langkah tegas menyikapi penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut menjadi tindak lanjut atas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik.
Melalui kebijakan baru, Fauzi melarang seluruh ASN dan tenaga pendukung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggunakan vape. Larangan itu bahkan tidak terbatas saat pegawai berada di kantor, tetapi juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari di luar jam kedinasan.
Ketegasan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) bagi Aparatur Sipil Negara. Surat itu ditandatangani pada Senin (9/11/2026).
Dalam kebijakan tersebut, Pemkab Sumenep tidak hanya mempertimbangkan aspek kedisiplinan aparatur, tetapi juga dampak penggunaan vape terhadap kesehatan serta potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi zat terlarang.
Bupati Fauzi menyebut sejumlah zat berbahaya yang berpotensi disalahgunakan melalui perangkat vape, di antaranya sabu cair, ganja cair, Etomidate, dan Ketamine.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah pencegahan agar aparatur pemerintahan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maupun praktik konsumsi zat berbahaya lainnya.
“Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menggunakan atau mengisap rokok elektrik (vape),” demikian ketentuan dalam surat edaran tersebut.
Menariknya, aturan ini memiliki cakupan lebih luas dibandingkan larangan merokok di kawasan perkantoran. ASN tetap tidak diperbolehkan menggunakan vape meskipun sedang tidak menjalankan tugas kedinasan atau berada di luar lingkungan pemerintahan.
Pemkab Sumenep juga mewajibkan seluruh pegawai ikut menciptakan lingkungan perkantoran yang bersih dari asap rokok konvensional maupun uap rokok elektrik.
Ketentuan tersebut turut berlaku bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan. Pengunjung yang kedapatan menggunakan vape akan ditegur petugas, diminta menghentikan aktivitasnya, serta menyimpan perangkat rokok elektrik tersebut.
Untuk memastikan aturan berjalan efektif, pengawasan akan dilakukan oleh atasan langsung dan pejabat yang memiliki kewenangan. Pemerintah daerah juga meminta pemasangan papan atau informasi larangan di sejumlah titik strategis agar ketentuan tersebut diketahui seluruh pegawai dan masyarakat.
Tidak hanya sebatas imbauan, Pemkab Sumenep juga menyiapkan konsekuensi bagi ASN maupun tenaga pendukung yang mengabaikan larangan tersebut. Pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui pembinaan hingga penegakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah Pemkab Sumenep dalam menindaklanjuti pandangan keagamaan MUI terkait penggunaan rokok elektrik, sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
Dengan aturan tersebut, Fauzi berharap seluruh aparatur dapat menjadi contoh dalam menerapkan pola hidup sehat serta menjaga lingkungan pemerintahan tetap bersih dari penggunaan rokok elektrik. (nda)
