SAMPANG || KLIKMADURA – Pemkab Sampang mempertemukan 12 pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam rapat koordinasi untuk membahas pelayanan dan penyaluran BBM bersubsidi.
Rapat yang digelar pada Rabu (23/9/2026) tersebut juga melibatkan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelayanan dan distribusi BBM bersubsidi.
Pembahasan mencakup berbagai persoalan yang ditemui pengelola SPBU di lapangan, termasuk antrean dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Kustantinah, mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Intinya rapat koordinasi tadi adalah sebagai upaya dari Pemkab Sampang untuk bersinergi dengan semua stakeholder,” kata Kustantinah, Kamis (24/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemkab Sampang juga menerima dan menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi pengelola SPBU dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan turut diarahkan pada kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi. Pemkab Sampang memastikan pelayanan dapat dijangkau masyarakat, baik dari sisi jarak maupun waktu, sekaligus mengupayakan agar persoalan antrean tidak kembali terjadi.
“Untuk memastikan masyarakat bisa membeli BBM bersubsidi dengan mudah dan terjangkau secara jarak dan tidak ada permasalahan antrean kembali,” ujarnya.
Selain pelayanan, penyaluran BBM bersubsidi juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah menekankan agar distribusi BBM bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Plus agar penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Rapat tersebut dihadiri Bagian Perekonomian, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang yang diwakili Asisten III, Polres Sampang yang diwakili Kasat Reskrim, Hiswana Migas, Pertamina Patra Niaga, 12 pengelola SPBU di Kabupaten Sampang, serta perwakilan BIN Daerah Kabupaten Sampang.
Hasil rapat selanjutnya akan ditindaklanjuti Pemkab Sampang melalui Bagian Perekonomian dan SDA. Tindak lanjut tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan pelayanan dan penyaluran BBM bersubsidi yang telah dibahas bersama dalam rapat koordinasi. (ali/nda)
