JAKARTA || KLIKMADURA – Di tengah ketidakpastian kondisi global sejak awal tahun, Direktorat Jenderal Imigrasi tetap mencatatkan kinerja positif. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa pada semester I 2026 mencapai Rp2.815.639.500.000 atau naik 6,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp2.645.712.900.000.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan, fokus Imigrasi saat ini tidak lagi mengejar kuantitas, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan berbasis efisiensi.
Menurut dia, transformasi digital dan penerapan selective policy terus dikedepankan untuk memastikan setiap orang asing yang masuk ke Indonesia mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan negara.
“Kami mengedepankan transformasi digital dan selective policy untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional, tanpa mengabaikan aspek keamanan negara,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Sepanjang semester I 2026, total penerbitan visa tercatat sebanyak 3.924.500 atau turun 6,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 4.209.465 penerbitan.
Penurunan paling signifikan terjadi pada Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang menyusut hingga 87,91 persen, dari 438.423 menjadi 52.999 penerbitan.
Di sisi lain, penerbitan visa kunjungan indeks C1 justru meningkat 2,76 persen menjadi 3.829.902 penerbitan, dibandingkan 3.726.855 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan kebijakan selektif yang diterapkan Imigrasi mulai menggeser komposisi penerbitan visa ke arah yang lebih terukur.
Dominasi kunjungan wisatawan mancanegara masih dipimpin Australia dengan 848.802 kunjungan. Posisi berikutnya ditempati China sebanyak 668.432 kunjungan, India 334.107, Korea Selatan 202.101, serta Amerika Serikat 186.463 kunjungan.
Sementara itu, implementasi Golden Visa menunjukkan perkembangan positif dengan 143 penerbitan selama Januari hingga Juni 2026. Pada periode yang sama, visa yang paling banyak diterbitkan adalah Visa on Arrival sebanyak 3.481.490, disusul visa kunjungan indeks C1 sebanyak 113.323 penerbitan dan visa kunjungan indeks C20 untuk keperluan instalasi alat sebanyak 83.852 penerbitan.
Dalam aspek pengawasan, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan 10.911 tindakan administratif keimigrasian. Sebanyak 3.260 di antaranya berupa pembatalan izin tinggal dan deportasi terhadap warga negara asing yang melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan dan ketertiban umum, maupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain tindakan administratif, Imigrasi juga memproses hukum 23 WNA. Sebanyak 17 orang masih dalam tahap penyidikan, empat orang menjalani proses persidangan, dan satu orang telah memperoleh putusan hukum tetap.
Hendarsam menegaskan, setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan bagian dari upaya menyaring kualitas orang asing yang masuk ke Indonesia.
“Setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan langkah kami untuk menyaring kualitas orang asing yang masuk untuk meminimalisasi potensi risiko yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban nasional,” tegasnya.
Selama enam bulan pertama tahun ini, Imigrasi juga mencatat 401 WNI dan 36 WNA dicegah keluar Indonesia atas permintaan aparat penegak hukum.
Selain itu, sebanyak 2.102 WNA masuk dalam daftar penangkalan, dengan 1.959 orang atau 93,2 persen di antaranya terkait pelanggaran keimigrasian. Petugas di lapangan juga melakukan 1.704 penundaan keberangkatan terhadap pelintas yang terindikasi berisiko.
Di sektor pelayanan domestik, Imigrasi menerbitkan 1.673.816 paspor dengan 9.017 permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
Untuk warga negara asing yang menetap di Indonesia, diterbitkan 23.082 Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan 3.330 Izin Tinggal Tetap (ITAP), sementara 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia telah diproses.
Data perlintasan menunjukkan angka yang hampir seimbang, yakni 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan, baik WNI maupun WNA.
Menutup keterangannya, Hendarsam menegaskan capaian semester pertama menjadi pijakan bagi Ditjen Imigrasi untuk terus memperbaiki ekosistem pelayanan publik sekaligus memperkuat fungsi keimigrasian pada paruh kedua tahun 2026.
“Capaian semester pertama ini menjadi batu loncatan bagi kami. Ke depan, kami akan terus mengupayakan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang lebih baik serta mampu merespons tantangan global yang semakin dinamis,” pungkasnya. (nda)
