Oleh: Abrari Alzael, Budayawan, Jurnalis Senior
***
PENJAJAHAN mutakhir, tidak lagi menggunakan kekerasan, senjata, maupun benda tajam lainnya. Penjajah telah menemukan formula baru dengan tiga cara.
Pertama, ia menghilangkan jati diri bangsa yang hendak dijajah sampai kemudian daerah jajahan itu krisis identitas, mengalami erosi kultural yang sejak awal mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa yang berbudaya.
Kedua, negara lain menjajah mangsanya dengan cara melunglaikan pendidikan. Pendidikan dibuat kredo, tak berdaya, hilang haluan, dan edukasi chaos secara perspektif.
Ketiga, dimensi kesehatan diganggu yang menyebabkan warga tidak percaya pada satu sisi dan tergantung secara medis pada negara lain, baik fisik maupun psikis.
Pada tanggal 6 Agustus 1945, atau 11 hari sebelum negeri ini memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Amerika mengebom Hisroshima.
Pasca jatuhnya bom, Kaisar Hirohito masih sempat menanyakan berapa jumlah guru yang masih hidup selain pertanyaan mengenai berapa jumlah tentara yang gugur.
Makna pesan Hirohito adalah tentang betapa urgennya pendidikan. Ia menyadari secara alutsista pada saat itu Jepang kalah dari Amerika.
Namun secara prinsip, Pendidikan lebih utama karena pendidikan bisa membentuk karakter, identitas, dan investasi kognitif yang berkepanjangan.
Dengan kata lain, Hiroshima dan Nagasaki boleh saja babak belur, tetapi daya tahan diri sebagai warga bangsa tidak boleh terberai.
Narasi yang hampir sama, disampaikan Soekarno. Penjajahan yang dilakukan terhadap republik ini, memang berat. Tetapi hal yang lebih berat manakala kuasa di negeri ini menjajah bangsanya sendiri.
Jauh sebelum itu semua, Sang Nabi pasca Perang Badar telah menyampaikan narasi kepada bala tentaranya, bahwa perang terbesar bukan Badar itu sendiri. Tetapi, perang terbesar adalah perang untuk melawan hawa nafsu, melawan dirinya sendiri.
Begitu melihat ke dalam, rasanya negeri ini seperti seseorang yang menggenggam petir. Lambat laun tanah air ini akan terjerembab, karena menggali kuburannya sendiri. Tanda-tanda itu, sebagaimana kajian hermeunitika, tak dapat disangkal.
Dari sektor pendidikan, kredo mulai bermunculan. Sekadar menyebut contoh, Mentri Pendidikan diperkarakan, Menteri Agama dipersoalkan, guru mulai protes karena negara lebih memperhatikan SDM-MBG yang lahir belakangan.
Murid gencar memperkarakan pendidik dan banyak anak yang melaporkan orangtuanya sendiri, bahkan membunuhnya.
Di sektor kesehatan, saat covid berlangsung, penduduk negeri dan negara terlihat panik. Presiden ketika itu, mempercayakan penanganan kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marvest.
Publik pun bertanya, apakah covid ini sejenis nama penyakit atau sejatinya investasi? Covid ini masalah kesehatan atau persoalan bisnis (pihak tertentu) yang dibungkus nama penyakit?
Di negeri ini kadang terbiasa antara nama dan isi tidak sama. Orang Madura faham bahwa gudang garam isinya kadang-kadang bukan garam, tetapi rokok.
Dari dimensi lain, ketika ormas tertentu diajak masuk ke pusaran, diberi kewenangan mengelola tambang, yang keluar dari bumi bukan gas dan kandungan alam.
Melainkan, lahirlah perpecahan yang melibatkan orang-orang terdidik. Muncullah kubu yang memihak satu kubu dan membela kelompok yang lain. Padahal, semua tahu bahwa sila ketiga berbunyi, Persatuan Indonesia.
Adegan berikutnya, lahirlah narasi yang menggemaskan dari presiden gemoy. April 2025, Banyuasin, si gemoy merasa tidak habis pikir terhadap guru besar dan para profesor yang dinilainya nyinyir terhadap program MBG.
Sejauh yang terjadi, para guru besar itu tidak nyinyir. Mereka hanya menggunakan haknya untuk bertanya, adakah riset yang menegaskan bahwa MBG merupakan sesuatu yang harus ada? Jika harus ada, apakah harus dibuat secara massif?
Apakah MBG sebagai program, menjadi satu-satunya yang paling baik dan mengalahkan kehendak publik untuk pendidikan gratis saja? Bila harus MBG, apakah dilaksnakan seperti yang terjadi saat ini?
Kelihatannya, soal kultur, kesehatan, daya nalar terlihat sepele. Tetapi lihatlah nanti, 10 atau 15 tahun lagi, lihatlah wajah negeri. Penyempitan di tanah ini bukan saja soal cara berpikir. Tetapi penyempitan yang terjadi melampaui takdirnya.
Laut di Tangerang, yang menjadi lahan mencari ikan bagi nelayan, juga menyempit. Siapa yang mengelola, siapa yang memberi ijin, siapa yang dirugikan, siapa yang mendapat untung dari program itu?
Bahkan, paradoks ketika pagar bambu sepanjang 32 kilometer itu pernah tidak ditemukan siapa pemiliknya. Bahkan, saat ini, tetap dibangun dan lebih memanjang dan terbiarkan.
Bandara Morowali, sedemikian luasnya dan diresmikan presiden ketika itu, nyatanya, ilegal. Padahal, di bandara ini mendarat dan terbang pesawat dari dalam dan luar negeri. Ada orang yang datang, ada orang yang pergi.
Ada barang yang diturunkan, ada juga barang yang diangkut, entah ke mana, entah ke siapa, entah untuk apa. Tetapi benar kata MS Kaban saat menjadi Menteri Kehutanan saat itu.
Illegal logging kalau kayunya kecil, di negeri ini, tetap terlihat, sangat nampak. Tetapi perusakan hutan dan penebangan pohon yang besar, dilakukan orang besar, dan untuk keuntungan yang tidak kalah besar, memang sering tidak terlihat. Kenyataan ini seperti film besutan Deddy Mizwar (2010), Alangkah Lucunya Negeri ini.
Ketika sempat bertandang ke Saudi Arabia (2012), seorang rekan begitu susahnya mengeja kata Indonesia. Ia sering mengucap Danosia. Sebagai orang Madura, tentu saja tersinggung.
Sebab Dano, sebutan seseorang yang diidentifikasi sebagai sosok yang absurd, tak jelas, sejenis kata benda tak beraturan dalam sintaksis bahasa dan linguistik (Madura).
Sebagai warga negara, tetap menyatakan bahwa negeri kita Indonesia, not Danosia, I love my country, gemah ripah loh jinawi, bait lagunya begitu. Rekan tadi mengangguk, mengiakan, dan tetap tidak percaya. (*)
