SUMENEP || KLIKMADURA – Isu keberpihakan aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pilkada Sumenep 2024 mulai mencuat. Kepala dinas, camat hingga kepala desa diduga bergerilya untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Dugaan tersebut disampaikan aktivis Sumenep, Fauzi As. Menurut dia, terjadi mobilisasi kepada desa untuk kepentingan pemenangan salah satu paslon.
Mobilisasi kades itu salah satunya, terjadi di Kecamatan Gapura. Menurut informasi yang didapat oleh Fauzi As, mobilisasi para kades juga terjadi di beberapa wilayah kecamatan lainnya.
“Konsolidasi ini tentu bukan untuk kepentingan kerakyatan atau kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan politik dalam Pilkada 2024,” katanya dengan tegas.
Fauzi juga memiliki bukti dugaan ketidaknetralan camat. Bentuk ketidaknetralan itu misalnya berupa story WhatsApp camat yang mengunggah gambar paslon tertentu.
Selain camat, kepala dinas pun melakukan gelagat yang sama. Fauzi mencontohkan ada salah satu kepala dinas yang kedapatan mengunggah stori WA bergambar paslon saat menerima rekomendasi dari parpol.
Mestinya, para pejabat dan aparatur sipil negara harus memberikan contoh dan etika berpolitik yang baik. Yakni, tidak berpihak ke paslon mana pun, apalagi sampai ditunjukkan di muka publik.
“Saya tidak paham kenapa tiba-tiba moralitas pejabat itu menjadi rusak,” kata aktivis yang juga sangat peduli terhadap UMKM itu.
Bahkan, Fauzi As mendapat informasi bahwa salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) sedang menggarap quick qount atau hitung cepat. Diduga kuat, hitung cepat itu untuk kepentingan salah satu paslon.
Pria berambut gondrong itu berharap, ASN dan para pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep segera menghentikan praktik-praktik yang mengarah pada ketidaknetralan.
Sebab, tindakan tersebut bukan hanya merugikan orang banyak. Melainkan, merusak citra demokrasi di kabupaten berjuluk Kota Keris itu. (pen)
