SUMENEP, klikmadura.id – Pembangunan infrastruktur di Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding menjadi sorotan para pemuda desa. Pemicunya, karena dinilai tidak ada perkembangan apapun.
Bahkan, banyak ditemui jalan poros dusun yang mengalami rusak parah. Akibatnya, masyarakat harus swadaya untuk memperbaiki jalan tersebut agar tidak membahayakan.
Ketua Aliansi Gerakan Aspirasi Desa (AKSES) Rohil Khana mengatakan, pengawalan terhadap pembangunan desa terus dilakukan. Bahkan, beberapa waktu lalu para pemuda sempat audiensi dengan kades dan badan permusyawatan desa (BPD).
Dalam audiensi itu, ada beberapa poin yang disampaikan para pemuda. Yakni, realisasi program Desa Gadu Barat tahun anggaran 2022-2023. Kemudian, optimalisasi kinerja serta transparansi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Rohil Khana mengatakan, di bidang pembangunan, tidak ada perkembangan apapun selama dua tahun terakhir. Banyak ditemui jalan rusak yang luput dari perhatian pemerintah desa.
“Kami mendatangi ingin memastikan keseriusan Pemerintah Desa dalam membangun Gadu Barat, makanya beberapa waktu lalu kami audiensi,” katanya.
Infrastruktur jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara, perhatian dari pemerintah desa sangat minim. Akhirnya, masyarakat harus turun tangan.
Dijelaskan, beberapa waktu lalu, warga dusun Perigi Barat dan dusun Mandala Barat swadaya memperbaiki jalan. Masyarakat iuran dan gotong royong dalam mengerjalan perbaikan tersebut.
Selain program fisik, program nonfisik juga tidak ada perhatian. Seperti bidang pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kelompok kepemudaan. Bahkan, yang terjadi di lapangan, masyarakat sangat jarang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan desa.
Kepala Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding H. Sa’di mengatakan, pelaksanaan program di tahun 2023 memang sedikit. Sebab, terjadi keterbatasan anggaran.
“Untuk tahun 2023 ini memang sedikit program, karna terbatasnya anggaran. Memang ada anggaran itu Rp 1 Miliar 200 lebih. Pengennya saya selaku Pemdes Gadu Barat berkembang secara drastis. Tapi istilahnya ya tergantung Dana Desa itu, memang tidak cukup,” dalih H. Sa’di.
Wakil Ketua BPD Gadu Barat Hidayatullah juga merespon terkait penggunaan dana desa. Dia mengatakan, anggaran tahun 2022 banyak dihabiskan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
“Yang saya ketahui pada tahun 2022 yaitu ada bantuan BLT-DD, karena kalau ada bantuan BLT-DD saya selalu datang. Mungkin di tahun 2022 ada lebih 100 orang, itu sudah menghabiskan berapa uang. Makanya, itu anggaran yang bikin kendala kata Pak Kades tadi,” Terangnya Hidayatullah di forum audiensi.
Menanggapi hal itu, Rohil Khana mengaku kecewa dengan hasil audiensi ini, Pemdes Gadu Barat dan BPD cenderung berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tidak bisa memberikan jawaban kongkrit terkait realisasi program desa dan juga dalam penggunaan DD dan ADD.
“Terus terang kami kecewa dengan hasil audiensi ini, karena Pemdes Gadu Barat dan BPD cuma berbelit-belit dalam merespon aspirasi kami, tidak bisa memberikan keterangan kongkrit tentang realisasi program dan penggunaan DD dan ADD.”
“Jadi dari hal ini, sebagai bentuk komitmen mengawal kebijakan desa, nanti kami audiensikan juga ke DPMD Sumenep dan Inspektorat Sumenep terkait kondisi desa Gadu Barat saat ini,” Tutup Rohil Khana dengan nada gusar. (fix/diend)
