Tanggapi Polemik Pagar Laut Pantai Jumiang, Pj Bupati Masrukin Minta Masyarakat Hindari Konflik Sosial

- Jurnalis

Kamis, 13 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Bupati Pamekasan Masrukin.

Pj Bupati Pamekasan Masrukin.

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Polemik pagar laut di Pantai Jumiang, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, mendapat perhatian dari Pejabat (Pj) Bupati Pamekasan, Masrukin.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Pamekasan itu meminta persoalan tersebut diselesaikan sesuai aturan agar tidak memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Masrukin mengungkapkan, permasalahan terkait lahan di sekitar Pantai Jumiang bukan hal baru. Menurutnya, isu tersebut sudah mencuat sejak beberapa tahun silam.

“Persoalan itu sudah lama. Sejak saya menjabat sebagai camat sudah ada. Hanya saja, mungkin dulu persepsinya hak pakai lahan. Untuk detailnya saya kurang paham, karena itu kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Masrukin.

Baca juga :  Keluarga Korban Lakalantas Apresiasi Gerak Cepat Jasa Raharja Pamekasan

Dia menegaskan, Pemkab Pamekasan tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari secara teknis terkait keberadaan pagar laut tersebut. Namun, ia berharap tidak ada konflik sosial yang timbul akibat persoalan tersebut.

“Pemkab tidak terikat secara teknis, tapi kami berupaya mengantisipasi agar tidak terjadi konflik sosial di masyarakat. Jadi, kami minta agar masalah ini diselesaikan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Masrukin menyampaikan, informasi yang diperoleh, bambu-bambu yang dipasang di Pantai Jumiang tersebut sebenarnya berfungsi sebagai tambatan perahu. Namun, isu tersebut berkembang hingga disebut sebagai pagar laut, seperti yang terjadi di Tangerang.

Baca juga :  Siap Taklukkan Era Digital, Puluhan Siswa Dalami Ilmu Broadcasting di SMPN 1 Larangan

“Saya dapat informasi, pemasangan bambu itu sebagai tambatan perahu. Tapi isu berkembang menjadi pagar laut. Bagi kami, yang penting diselesaikan sesuai aturan supaya tidak ada konflik,” tuturnya.

Sebelumnya, Tim Intelkam Polres Pamekasan bersama Polsek Pademawu telah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, Senin (10/2/2025). Pemerintah Desa Tanjung juga turut mendampingi aparat kepolisian dalam proses tersebut.

Kapolsek Pademawu, Iptu D. Riawanto, membenarkan bahwa pihaknya tengah menyelidiki keberadaan pagar laut itu setelah muncul video yang viral di media sosial.

“Jajaran Intelkam Polres dan Polsek bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Untuk hasilnya, kita tunggu perkembangan lebih lanjut,” tandasnya. (ibl/diend)

Baca juga :  Berpotensi Rusak Hutan Mangrove, Alasan Warga Gersik Putih Tegas Tolak Pembangunan Tambak Garam

Berita Terkait

Bejat! Ayah Kandung di Pamekasan Diduga Hamili Anak sampai Melahirkan di Kamar Mandi 
Baru Dua Pekan Tandatangan Kontrak, Proyek Puskesmas Bulhaj Rp3,9 Miliar Disorot DPRD Pamekasan
Raperda Desa Masuk Paripurna, Fraksi Gelora Perjuangan Desak Transparansi APBDes hingga Penguatan BPD
KUA-PPAS APBD 2027 Disepakati, DPRD Pamekasan Dorong Anggaran Tepat Sasaran
Polisi Ringkus Terduga Pelaku Pembacokan di Tlanakan, Diduga Pengguna Narkoba
DPRD Pamekasan Mulai Bahas Regulasi Pemerintahan Desa, Pilkades Berpotensi Digelar 2027
Sambut HUT ke-65, Bank Jatim Gelar Pemeriksaan Mata dan Salurkan Kacamata Gratis bagi Ratusan Pelajar
Bendera Diturunkan, Kepsek: Semangat Kemerdekaan SMAN 1 Pamekasan Tak Boleh Padam

Berita Terkait

Kamis, 20 Agustus 2026 - 10:38 WIB

Bejat! Ayah Kandung di Pamekasan Diduga Hamili Anak sampai Melahirkan di Kamar Mandi 

Kamis, 20 Agustus 2026 - 07:21 WIB

Baru Dua Pekan Tandatangan Kontrak, Proyek Puskesmas Bulhaj Rp3,9 Miliar Disorot DPRD Pamekasan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 10:45 WIB

KUA-PPAS APBD 2027 Disepakati, DPRD Pamekasan Dorong Anggaran Tepat Sasaran

Selasa, 18 Agustus 2026 - 15:54 WIB

Polisi Ringkus Terduga Pelaku Pembacokan di Tlanakan, Diduga Pengguna Narkoba

Selasa, 18 Agustus 2026 - 10:10 WIB

DPRD Pamekasan Mulai Bahas Regulasi Pemerintahan Desa, Pilkades Berpotensi Digelar 2027

Berita Terbaru

DPRD Sampang menerima audiensi dari DKR dan RSUD dr. Moh. Zyn terkait pasien PAPS. (KLIKMADURA)

Sampang

DPRD Sampang Kawal Hak Pasien PAPS

Kamis, 20 Agu 2026 - 02:04 WIB