Fasilitasi Mediasi Kasus Pengrusakan Mangrove, Polres Pamekasan Dituding Labrak Peraturan Kapolri

- Jurnalis

Senin, 5 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komnas PPLH Madura Raya, Nor Faisal. (DOK. KLIKMADURA)

Ketua Komnas PPLH Madura Raya, Nor Faisal. (DOK. KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Polres Pamekasan akhirnya terseret peliknya kasus dugaan pengrusakan pohon mangrove di Dusun Duko, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu.

Pasalnya, korps bhayangkara itu mewadahi mediasi antara Perhutani KPH Madura selaku pelapor dengan PT. Budiono Madura Bangun Persada selaku korporasi yang diduga berada di balik pengrusakan pohon bakau tersebut.

Ketua Komnas PPLH Madura Raya, Nor Faisal mengatakan, tidak semua kasus hukum bisa diselesaikan dengan cara damai atau restorative justice (RJ).

Penyelesaian kasus hukum di luar meja peradilan itu diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Baca juga :  Herman Kusnadi, Pembabat Hutan Mangrove di Pamekasan Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Dalam peraturan yang ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu, ada beberapa kriteria kasus hukum yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme RJ.

Faisal menegaskan, jika mengacu pada Perkapolri tersebut, restorative justice tidak bisa diterapkan pada beberapa kasus tindak pidana.

Di antaranya, tindak pidana yang mengancam keamanan negara, korupsi, kejahatan terhadap nyawa orang, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

“Dugaan pengrusakan mangrove di Desa Tanjung itu bagian dari tindak pidana lingkungan hidup yang diduga didalangi oleh korporasi,” katanya dengan nada tinggi.

Baca juga :  Excavator Terguling Saat Diturunkan Dari Truk, Operator Tewas Terhimpit

Dengan demikian, Faisal meminta agar Polres Pamekasan berhenti melakukan mediasi kasus pengrusakan mangrove itu. Sebab, langkah tersebut menyalahi aturan.

“Sebaiknya, penyidik Polres Pamekasan fokus mendalami otak pengrusakan magrove ini. Apalagi, kasus ini sudah lama naik tahap penyidikan tetapi belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Faisal berjanji akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Sebab, dugaan pengrusakan mangrove itu bukan hanya merugikan nelayan, tetapi juga merusak ekosistem laut yang bisa memicu kesengsaraan di masa depan.

“Kami tidak akan pernah berkompromi dengan korporasi perusak lingkungan yang menyebabkan kesengsaraan jangka panjang,” tegasnya.

Baca juga :  Nelayan Duga Ada Mafia Pada Kasus Alih Kelola Lahan Pesisir Pantai Jumiang dari Haji Syafii ke PT Budiono

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan mengaku hanya memfasilitasi kedua belah pihak untuk bertemu. Tidak ada intervensi apapun yang dilakukan.

Apapun keputusan berkaitan dengan kasus tersebut, dipasrahkan kepada Perhutani KPH Madura dan PT. Budiono Madura Bangun Persada.

“Kalau tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, ya kasus ini tetap lanjut,” katanya kepada Klik Madura.

AKP Doni menegaskan, kasus dugaan pengrusakan mangrove itu masih bergulir. Statusnya sudah penyidikan. Sejumlah saksi dimintai keterangan untuk mengungkap kasus tersebut. (pen)

Berita Terkait

Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara
Politisi PBB Diduga Arogan Pukul Personel Satpol PP, Ketua DPRD Pamekasan Turun Tangan Mendamaikan
21 Kapus se-Pamekasan Ikuti Upacara HKN ke-62, Enam Puskesmas Raih Penghargaan
Peringati HKN ke-62, Pemkab Pamekasan Tekankan Sinergi dan Kolaborasi Pentahelix 
Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan
Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027
Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung Dokter ARZ Disorot, DPRD Pamekasan Bakal Panggil Dinkes dan IDI
Nama Hamid Tak Tercantum dalam Surat Kuasa, Eksepsi Diterima Hakim PN Pamekasan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:57 WIB

Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara

Kamis, 19 November 2026 - 08:44 WIB

Politisi PBB Diduga Arogan Pukul Personel Satpol PP, Ketua DPRD Pamekasan Turun Tangan Mendamaikan

Kamis, 19 November 2026 - 08:26 WIB

21 Kapus se-Pamekasan Ikuti Upacara HKN ke-62, Enam Puskesmas Raih Penghargaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:17 WIB

Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 08:51 WIB

Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027

Berita Terbaru