PAMEKASAN, KLIKMADURA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 telah ditetapkan. DPRD Pamekasan komitmen meningkatkan pengawasan untuk mengawal realisasi anggaran tersebut.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, eksekutif memiliki waktu dua bulan untuk memaksimalkan realisasi anggaran. Olehkarenanya, organisasi perangkat daerah (OPD) harus gerak cepat dalam merealisasikan program.
Meski demikian, program yang dilaksanakan tetap harus sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai, pelaksanakaan program dilakukan secara asal-asalan.
“Jangan karena waktu tinggal dua bulan, kemudian program dilaksanakan asal-asalan. Untuk memastikan program itu sesuai perencanaan, kami akan melakukan pengawasan secara maksimal,” katanya.
Harun menyampaikan, meski hanya punya waktu dua bulan untuk merealisasikan program, bukan alasan bagi OPD untuk tidak bekerja maksimal. Justru, eksekutif harus mampu membuktikan bahwan bisa merealisasikan program dengan maksimal.
Politisi PKS itu menyampaikan, salah satu fungsi dewan adalah pengawasan. Fungsi tersebut akan dilaksanakan dengan baik. “Tentu, dengan sisa waktu dua bulan ini, kami akan maksimal melakukan pengawasan,” katanya.
Politisi asal Dapil V Pamekasan itu mengatakan, setiap program kerja yang disusun pemerintah memiliki output yang baik bagi masyarakat. Dengan demikian, program tersebut harus terealisasi dengan baik.
“Pengawasan dan kontrol terhadap realisasi program itu pasti kami maksimalkan, karena sumber anggaran yang digunakan adalah anggaran negara yang harus bermanfaat besar terhadap masyarakat,” tukasnya. (diend)
