PAMEKASAN || KLIKMADURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna, Senin (4/8/2025).
Agendanya, penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur itu dihadiri langsung oleh Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman.
Sekretaris Daerah, Masrukin, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan juga hadir.
Dalam sambutannya, Bupati KH. Kholilurrahman menyampaikan hasil evaluasi gubernur terhadap laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta laporan perubahan saldo anggaran.
Seluruh dokumen anggaran itu telah diaudit oleh BPK RI dengan hasil penilaian positif. Hal ini ditandai dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut.
“Namun ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan bersama. Realisasi pendapatan baru mencapai 91,38 persen, khususnya dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang belum mencapai target APBD,” katanya.
“Ini harus kita sikapi lebih cermat dengan menghitung potensi pendapatan agar tidak terulang di tahun berikutnya,” sambungnya.
Mantan anggota DPR RI itu juga menyoroti adanya sejumlah kegiatan yang realisasinya belum optimal.
Bahkan, ada yang belum terealisasi, sehingga berpengaruh pada pemanfaatan sumber daya yang kurang maksimal.
“Catatan ini akan segera kita tindak lanjuti, khususnya dalam penyusunan perencanaan dan penentuan prioritas perubahan APBD 2025 agar realisasi benar-benar sesuai target,” katanya.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyampaikan, pada akhir tahun 2024, PAD Pamekasan mengalami kenaikan signifikan, yakni dari Rp 303 miliar menjadi Rp 353 miliar.
Peningkatan tersebut utamanya bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
“Tahun ini kita targetkan proyeksi PAD di 2026 juga meningkat, termasuk dari sektor pajak perhotelan dan rumah makan. Harapannya, kenaikan PAD tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (ibl/nda)
