PAMEKASAN || KLIKMADURA — Persoalan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan terus menuai perhatian. Pemicunya, karena program Universal Health Coverage (UHC) dinonaktifkan lantaran defisit anggaran.
Demi pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, Komisi IV DPRD Pamekasan mengusulkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut patungan melalui APBD masing-masing.
Dengan demikian, hutang UHC periode Juni–September bisa terlunasi dan menutup proyeksi tagihan Oktober–Desember 2025.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Saedy Romli mengatakan, usulan tersebut mengemuka dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada Kamis (23/10).
Dalam forum itu, Komisi IV tetap bersikukuh agar program UHC kembali menjadi prioritas utama daerah. Alasannya, agar masyarakat bisa kembali menikmati layanan kesehatan dengan maksimal.
“Pembahasannya memang belum konkret, tapi kami tekankan bahwa UHC ini program untuk masyarakat umum. Jadi tidak bisa dibebankan hanya pada Dinas Kesehatan (Dinkes). Semua OPD harus terlibat lintas sektor,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Edy itu menjelaskan, meskipun Dinkes merupakan OPD pengampu utama, bukan berarti instansi lain bisa lepas tangan.
Salah satu opsi yang dibahas ialah pengurangan porsi program promotif di beberapa OPD untuk membantu menutup defisit UHC.
“Awalnya semua beban ditanggung Dinkes. Kami menolak, karena urusan kesehatan itu tanggung jawab bersama, bukan hanya satu dinas,” ujarnya.
Ketua DPD Partai Gelora Pamekasan itu menambahkan, pembahasan mengenai besaran kontribusi setiap OPD masih bersifat konseptual. Namun komisi IV akan terus mengawal hingga ada kesepakatan teknis terkait pembagian persentase anggaran.
“Kalau nanti disetujui, tinggal dibicarakan berapa persen dari tiap OPD dan berapa nominal sumbangannya. Itu yang akan kami kawal,” katanya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Setda Pamekasan, Bachtiar Effendi, membenarkan bahwa wacana tersebut menjadi bagian dari upaya agar program UHC bisa tetap berjalan.
Menurutnya, ada kemungkinan dana dari berbagai pos APBD, termasuk pajak rokok, akan dialihkan untuk menutupi defisit UHC.
“Rapatnya memang belum clear, tapi arah pembahasannya ke sana. Harapannya bisa mengurangi beban hutang agar program ini tidak berhenti,” ujarnya. (enk/nda)
