PAMEKASAN || KLIKMADURA – Berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun ini berdampak langsung pada program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pamekasan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan hanya mampu merealisasikan pembangunan jalan melalui dua paket kegiatan.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan, Tri Gunawan, mengatakan, jumlah paket pembangunan jalan yang bersumber dari DBHCHT tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, PUPR masih mampu menangani lima paket jalan.
“Iya, berkurang dari tahun sebelumnya. Sekarang hanya dua paket. Kami masih menunggu kepastian anggaran dari TAPD, terutama untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan,” ujarnya.
Tri menjelaskan, dua paket tersebut masing-masing berada di ruas Jalan Tlagah–Bulangan Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar dan ruas Jalan Gugul–Taroan dengan anggaran Rp1,6 miliar.
Saat ini, kedua paket tersebut telah diajukan dan masih dalam proses persetujuan. Ia berharap, anggaran yang sudah direncanakan tidak kembali mengalami pemangkasan, mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak.
“Kami berharap tidak ada pengurangan lagi. Banyak ruas jalan yang sebenarnya membutuhkan penanganan, sementara tambahan anggaran belum kami terima,” katanya.
Tri juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena keterbatasan anggaran DBHCHT membuat pemerintah daerah belum bisa memperbaiki seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan.
“Anggaran DBHCHT Pamekasan tahun ini memang berkurang. Karena itu, kami mohon maaf kepada masyarakat karena belum bisa menangani semua ruas jalan,” pungkasnya. (enk/nda)
