Oleh: Prengki Wirananda, Pemred Klik Madura.
***
DEMOKRASI tidak runtuh karena kritik yang keras. Ia justru melemah ketika kritik menghilang. Ketika semua suara terdengar sama, dan kekuasaan tak lagi diingatkan. Di situlah demokrasi perlahan kehilangan maknanya.
Dalam konteks itulah sikap PDI Perjuangan pada Rakernas I Tahun 2026 patut dibaca secara jernih. PDI Perjuangan memilih berdiri sebagai penyeimbang pemerintahan. Bukan untuk menentang, apalagi menggagalkan, tetapi untuk memastikan kekuasaan tetap berada di jalurnya.
PDI Perjuangan dengan sadar menegaskan bahwa dirinya bukan oposisi. Selain karena konsep oposisi tidak dikenal secara eksplisit dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, oposisi juga kerap terjebak pada sikap serba menolak. Apa pun kebijakan pemerintah, selalu dianggap salah sejak awal. Demokrasi tentu tidak dirawat dengan cara seperti itu.
Penyeimbang bekerja dengan logika yang berbeda. Jika kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat, maka wajib didukung. Namun jika kebijakan menjauh dari kepentingan publik, kritik harus disampaikan. Kritik yang membangun, rasional, dan konstitusional. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki. Inilah politik yang beradab.
Sikap tersebut menunjukkan kematangan PDI Perjuangan di usianya yang ke-53 tahun. Usia politik yang tidak lagi silau oleh kekuasaan, tetapi fokus menjaga arah demokrasi. Seperti seseorang yang telah selesai dengan ambisi personal, PDI Perjuangan kini berbicara dengan ketenangan dan keyakinan ideologis.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak awal tidak pernah membayangkan kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan. Prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi hanya bisa hidup jika ada keseimbangan kekuasaan. Dalam ilmu politik, kekuasaan yang diawasi adalah kekuasaan yang sehat.
Montesquieu menyebut keseimbangan kekuasaan sebagai syarat utama mencegah tirani. Gagasan checks and balances bukan teori asing, melainkan prinsip universal. Kekuasaan yang dibiarkan tanpa pengingat akan cenderung melenceng. Bukan selalu karena niat buruk, tetapi karena terlalu lama merasa benar.
PDI Perjuangan memahami betul pelajaran itu. Menjadi penyeimbang bukan berarti berada di luar sistem, melainkan menjaga sistem agar tetap bekerja. Mengawal, bukan mengganggu. Mengingatkan, bukan memaki. Sikap seperti ini hanya lahir dari partai yang matang secara ideologis dan historis.
Keberpihakan PDI Perjuangan juga berakar kuat pada orientasi kerakyatan. Sejak awal berdirinya, partai ini menempatkan rakyat kebanyakan sebagai pusat kebijakan. Wong cilik bukan sekadar slogan, melainkan kompas politik. Mereka yang paling cepat merasakan dampak kebijakan keliru. Mereka pula yang paling membutuhkan negara hadir secara adil.
Bung Karno pernah mengingatkan bahwa politik adalah alat pengabdian, bukan tujuan. Pesan itu menemukan relevansinya hari ini. Rakernas I 2026 menjadi penegasan bahwa kekuasaan harus selalu diiringi keberpihakan, dan stabilitas harus berdiri di atas keadilan.
Dalam sejarahnya, PDI Perjuangan kerap memilih jalan yang tidak selalu nyaman. Namun konsistensi itulah yang membangun legitimasi moral. Berdiri bersama rakyat sering kali berarti menjaga jarak dari kenyamanan kekuasaan. Dan di sanalah kematangan politik diuji.
Demokrasi Indonesia tidak membutuhkan partai yang selalu berkata “ya”. Demokrasi membutuhkan partai yang berani berkata “benar” atau “salah”.
PDI Perjuangan, di usia ke-53 tahun, menunjukkan bahwa kekuatan sejati sebuah partai bukan terletak pada seberapa dekat ia dengan kekuasaan, melainkan pada seberapa teguh ia menjaga akal sehat republik.
Ketika kekuasaan diingatkan dengan cara yang bermartabat, demokrasi memiliki harapan. Dan selama masih ada partai yang bersedia menjadi penyeimbang dengan keberanian dan nurani, republik ini tidak berjalan sendirian.
Selamat ulang tahun ke-53 PDI Perjuangan.
Satyam Eva Jayate. (*)
