Oleh: Prengki Wirananda, Pemred Klik Madura.
—-
DUALISME organisasi kepala desa di Pamekasan sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Dunia organisasi memang sering melahirkan cerita yang tidak ditulis dalam AD/ART-nya.
Tetapi yang terjadi kali ini menarik karena yang bertemu bukan hanya dua kepengurusan, melainkan dua tafsir tentang arah kepemimpinan desa.
PKDI baru saja dilantik. Rapi. Resmi. Seolah membuka babak baru. Tetapi babak lama belum selesai. Perkasa masih berdiri. Bahkan, pengurus harian PKDI sejatinya adalah pengurus Perkasa versi awal.
Farid Affandi dan Achmad Fauzi seharusnya memimpin hingga 2027. Namun sebuah musyawarah cabang tiba-tiba mengubah arah. Keduanya diganti. Dan publik mulai menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi.
Ada yang menghubungkannya dengan sisa panas Pilkada 2024. Ada yang menganggapnya hanya dinamika biasa. Tafsir pertama memang lebih dramatis. Tafsir kedua lebih menenangkan.
Mana yang benar? Tidak ada yang mau bicara terbuka. Namun siapa pun yang pernah berkecimpung di organisasi desa tahu, bahwa perubahan kepengurusan sebelum waktunya hampir selalu punya lapisan yang tidak terlihat.
Yang menarik, fenomena ini hanya terjadi di Pamekasan. Sampang, Sumenep, dan Bangkalan justru memilih melebur dalam satu nama. Yakni, PKDI. Sementara, Pamekasan berbeda.
Mungkin karena kultur organisasinya lebih cair. Mungkin karena politik desanya lebih dinamis. Atau mungkin, karena ruang komunikasi tidak terbangun dengan baik sejak awal.
Farid Affandi menegaskan satu hal. PKDI satu komando dengan pemerintah kabupaten. Pernyataan itu sederhana, tetapi membawa pesan yang kuat. PKDI ingin ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar ornamen. Ia ingin menjadi jembatan kebijakan, bukan penonton.
Tetapi apa artinya semua itu jika kepala desa justru terbagi dua? Itulah persoalan utamanya. Dualisme selalu melahirkan tiga risiko. Yakni, fragmentasi suara, perebutan legitimasi, dan lambatnya eksekusi program.
Kepala desa idealnya adalah simpul pemersatu di lingkup paling dekat dengan warga. Ketika simpul itu terbelah, arus koordinasi bisa tersendat. Pemerintah kabupaten bisa kebingungan memilih pintu komunikasi. Warga desa bisa menjadi penonton dari ketegangan yang tidak mereka minta.
Namun dualisme juga punya sisi terang. Ketika organisasi pecah, standar baru biasanya muncul. Ada kompetisi gagasan. Ada tuntutan untuk lebih transparan.
Yang ingin bertahan harus bekerja lebih nyata. Yang ingin diakui harus lebih efektif. Persaingan seperti itu kadang justru membuat organisasi bergerak lebih cepat. Asal tidak berubah menjadi adu gengsi yang memakan energi.
Agar tidak salah arah, keduanya butuh disiplin komunikasi. Seremeh apa pun masalahnya, ia harus diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, bukan tafsir sepihak. PKDI dan Perkasa tidak perlu disatukan. Yang perlu disatukan adalah sikap mereka terhadap pembangunan desa.
Forum konsultatif berkala bisa menjadi ruang untuk itu. Tidak harus megah. Yang penting fungsional. Kepala desa butuh bicara dengan kepala desa lain, bukan hanya dengan pemerintah.
Langkah lain yang lebih strategis adalah membuat indikator kinerja organisasi. Ini sederhana, tetapi jarang dilakukan. Jika organisasi desa ingin dihormati, ia harus bisa diukur.
Berapa desa yang dibina? Berapa masalah yang diadvokasi? Berapa program pemerintah yang berhasil dikawal hingga tuntas? Ketika semuanya terukur, publik akan tahu organisasi mana yang lebih relevan. Dan relevansi adalah sumber wibawa yang paling jujur.
Pada akhirnya, Pamekasan sedang berada pada persimpangan kecil dalam sejarah organisasi desanya. Dua organisasi bisa berjalan berdampingan, asal keduanya sadar bahwa warga tidak butuh pertarungan internal.
Warga butuh pemimpin desa yang fokus bekerja, bukan sibuk menjelaskan siapa yang lebih sah.
Sejarah tidak mencatat siapa yang marah lebih keras. Ia hanya mencatat siapa yang bekerja lebih nyata. Dan di titik itulah masa depan kedua organisasi ini akan diuji. (*)
