SAMPANG || KLIKMADURA – Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dan ratusan masyarakat di depan Gedung DPRD Sampang ricuh, Selasa (28/10/2025). Empat orang dilaporkan luka parah dan dilarikan ke RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang.
Aksi tersebut digelar untuk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2026.
Massa menilai, keputusan penundaan Pilkades tidak berpihak kepada rakyat desa dan mencederai nilai demokrasi.
“Keputusan ini mencederai demokrasi desa. Pemerintah harus menjelaskan alasan penundaan secara terbuka, bukan malah menghindar dari rakyat,” tegas Roffi, salah satu orator aksi.
Dalam tuntutannya, massa meminta Pemkab Sampang segera menetapkan jadwal Pilkades secara transparan, membuka alasan penundaan kepada publik, serta menolak segala bentuk politisasi dan permainan kekuasaan dalam proses tersebut.
Ketegangan mulai memuncak ketika massa mencoba mendekati gerbang utama DPRD Sampang. Barisan aparat kepolisian yang berjaga ketat berusaha menahan laju massa hingga terjadi aksi saling dorong.
Situasi kian panas setelah sebagian peserta aksi melempar batu dan botol air mineral ke arah petugas.
Aparat kepolisian kemudian menembakkan gas air mata sebanyak lima kali ke arah kerumunan untuk membubarkan massa. Tembakan itu memicu kepanikan dan membuat demonstran terpencar ke berbagai arah.
Bentrok fisik pun tak terhindarkan. Sejumlah peserta aksi mengalami luka-luka akibat saling dorong dan lemparan batu.
Sedikitnya empat orang dilaporkan luka parah di bagian kepala dan langsung dievakuasi ke RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang untuk mendapatkan perawatan intensif.
Selain korban luka, beberapa fasilitas umum di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan, termasuk tulisan “Trunojoyo” di area Alun-Alun dan pagar utara Gedung DPRD Sampang roboh.
“Kami tidak akan ricuh seperti ini kalau pemerintah Kabupaten Sampang bijaksana dalam membuat kebijakan,” teriak salah satu peserta aksi dari atas mobil komando.
Usai bentrokan, Korlap aksi, Maushul Maulana, berusaha berdialog dengan aparat agar bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati H. Slamet Junaidi dan Ketua Dewan Rudi Kurniawan. Namun keduanya tidak hadir di lokasi sehingga massa semakin geram.
“H. Slamet Junaidi dan Rudi Kurniawan pengecut! Mereka bukan pemimpin rakyat karena tidak berani menemui masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi,” teriak Maushul Maulana.
“Seharusnya Ketua DPRD datang menemui kami, bukan malah kabur. Kami sangat kecewa dengan sikap pengecut seperti ini,” tambahnya.
Setelah situasi mulai kondusif, massa meminta Wakil Bupati Sampang, K.H. Ahmad Mahfud, untuk menemui mereka. Permintaan itu akhirnya dipenuhi.
“Saya akan mengupayakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Sampang. Ini bentuk perhatian terhadap demokrasi desa. Semoga perjuangan ini segera menemukan jalan keluar terbaik,” ujar Wabup di hadapan massa.
Aksi kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara tuntutan oleh Wakil Bupati Sampang bersama sejumlah anggota DPRD yang hadir.
Massa membubarkan diri secara tertib sambil meneriakkan semangat perjuangan rakyat desa. (san/nda)
