PAMEKASAN || KLIKMADURA – Dana hibah senilai Rp 4 miliar yang digelontorkan untuk empat koperasi di Kabupaten Pamekasan menjadi sorotan publik.
Apalagi, anggaran itu turut dibahas dalam pertemuan antara Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Sayangnya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan, Muttaqin, memilih irit bicara terkait dana hibah tersebut. Alasannya, karena dia khawatir, pernyataannya akan memicu polemik baru di tengah masyarakat.
“Saya tidak mau ini semakin ramai. Intinya, sudah diperiksa dan semuanya Inshaallah aman,” katanya singkat.
Ia menjelaskan, pertemuan dengan KPK saat itu bukan dalam rangka pemeriksaan atau pengusutan. Tetapi, dalam rangka koordinasi yang di dalamnya juga membahas dana hibah koperasi itu.
Anggaran hibah tersebut, lanjutnya, dialokasikan untuk empat koperasi. Masing-masing mendapatkan Rp 1 miliar. Namun Muttaqin enggan menjelaskan secara rinci koperasi mana saja yang menerima kucuran dana tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Faridi, menanggapi secara terbuka soal adanya atensi dari lembaga antirasuah itu. Ia menilai, pertemuan antara pimpinan daerah dengan KPK bisa mengandung dua maksud. Yakni, pencegahan atau penindakan.
“Dan itu anggaran lama. Kami tidak tahu prosesnya,” ucapnya saat ditemui terpisah.
Namun, Faridi menekankan, eksekutif harus menjelaskan secara terbuka terkait dana hibah tersebut. Terutama menyangkut proses penganggaran dan penggunaannya.
Politikus yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan itu menambahkan, pihaknya kini lebih ketat dalam mengawal pengajuan anggaran.
Dalam pembahasan anggaran tahun 2026, kata Faridi, pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap dana hibah agar output, outcome, dan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“(Program) yang tidak berdampak pada masyarakat bisa dikurangi, bahkan kalau perlu dihapus saja. Karena komitmen kami tinggi untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Politisi PKB itu menyampaikan, masyarakat menanti transparansi dan kejelasan dari eksekutif mengenai dana tersebut. Tujuannya, agar tidak menjadi bara dalam sekam di tengah isu pengawasan anggaran yang semakin ketat. (enk/pw)
