SAMPANG || KLIKMADURA – Penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 berdampak pada anggaran program bantuan bagi buruh tembakau di Kabupaten Sampang.
Tahun ini, anggaran yang dikelola Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Sampang hanya mencapai Rp6,8 miliar atau berkurang Rp2,8 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Di tengah penurunan alokasi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggandeng Bea Cukai Madura untuk mengintensifkan kampanye pemberantasan rokok ilegal.
Kolaborasi itu dilakukan dengan menghadirkan petugas Bea Cukai Madura di setiap titik penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT 2026.
Selain memastikan bantuan tersalurkan kepada penerima yang berhak, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai bahaya peredaran rokok tanpa pita cukai resmi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.
Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Sampang, Moh. Anwari Abdullah, mengatakan pelibatan Bea Cukai Madura merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terkait dampak peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, program bantuan bagi ribuan buruh tembakau memiliki keterkaitan langsung dengan penerimaan cukai hasil tembakau.
“Langkah ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Sebab, dana bantuan tunai yang disalurkan kepada ribuan buruh tersebut bersumber murni dari penerimaan cukai hasil tembakau,” kata Anwari, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, alokasi DBHCHT yang dikelola Dinsos PPPA Sampang untuk program bantuan buruh pada 2026 sebesar Rp6,8 miliar. Anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2,8 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Melalui sinergi dengan Bea Cukai Madura, Pemkab Sampang berharap sosialisasi Gempur Rokok Ilegal tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi.
Edukasi yang menyasar langsung para penerima BLT diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak peredaran rokok ilegal.
Pemkab Sampang juga berharap para pekerja di sektor tembakau semakin sadar untuk tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Dengan demikian, penerimaan cukai hasil tembakau sebagai salah satu sumber pembiayaan program bantuan masyarakat dapat tetap terjaga. (ali/nda)
