PAMEKASAN || KLIKMADURA – Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur memberikan catatan terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, berbagai poin yang disampaikan Presiden mulai dari penguatan ekonomi desa, koperasi, UMKM, ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga reformasi tata kelola pemerintahan memiliki relevansi kuat dengan kondisi Pamekasan.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Presiden juga menekankan penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam penilaian Ali Masykur, pesan tersebut harus diterjemahkan pemerintah daerah menjadi kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Pidato Presiden ini jangan hanya berhenti sebagai pesan nasional. Harus diterjemahkan sampai ke daerah, bahkan sampai tingkat desa. Karena persoalan masyarakat kita sangat konkret, mulai dari petani, nelayan, UMKM sampai persoalan lapangan kerja,” katanya usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI.
Politisi dari partai berlambang ka’bah itu mana bahwa Pamekasan memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Oleh karena itu, perhatian terhadap petani dan nelayan harus menjadi bagian penting dari pembangunan daerah.
“Pamekasan punya petani tembakau, petani pangan, peternak, nelayan dan pelaku UMKM. Mereka inilah kekuatan ekonomi daerah yang harus diperkuat,” ujarnya.
Ia juga menilai gagasan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam rantai ekonomi, bukan sekadar mengejar jumlah koperasi.
Termasuk sektor kelautan. Target pemerintah membangun 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir 2026. Ini harus menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Pamekasan.
“Kalau koperasi desa dan kampung nelayan benar-benar berjalan, maka harus mampu menyejahterakan masyarakat. Jangan hanya menjadi lembaga di atas kertas,” ucapnya.
Ali Masykur berharap pemerintah daerah mampu menangkap arah kebijakan nasional tersebut dengan menyesuaikannya terhadap potensi dan persoalan lokal.
“Intinya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya banyaknya program, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Kemerdekaan harus hadir dalam bentuk kesejahteraan,” tandasnya. (ibl/nda).
