JAKARTA || KLIKMADURA – Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) menginisiasi program “Pagar Digital”, sistem pengawasan perbatasan berbasis drone.
Program tersebut diproyeksikan memperkuat pengamanan wilayah perbatasan yang selama ini rawan dimanfaatkan untuk perlintasan ilegal.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, gagasan itu lahir setelah dirinya melihat perkembangan teknologi pengamanan perbatasan saat menghadiri pameran pertahanan di Singapura.
Menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu menghasilkan teknologi dengan kualitas setara produk luar negeri.
“Saya melihat berbagai teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan, tetapi tidak ada yang merupakan karya anak bangsa. Padahal SDM kita memiliki kemampuan yang tidak kalah bersaing,” ujarnya.
Hendarsam menjelaskan, Indonesia memiliki garis perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer. Namun, jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Lintas Batas (PLB) yang tersedia masih sangat terbatas.
Data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat periode Januari hingga April 2026 mencatat sebanyak 679.867 orang melintas secara resmi.
Tantangan terbesar justru berasal dari jalur-jalur tikus yang berpotensi menjadi pintu masuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.
Program “Pagar Digital” akan diprioritaskan di perbatasan darat Kalimantan-Malaysia, Papua-Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, pengawasan difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan di sekitarnya.
Imigrasi akan memanfaatkan drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia. Drone tersebut dirancang mampu beroperasi selama 24 jam nonstop dengan dukungan panel surya sebagai sumber energi.
Sistem pengawasan ini menggabungkan Drone HALE untuk pemantauan dari ketinggian sekitar 1.000 meter dan Drone Mantis untuk melakukan pendekatan taktis. Kedua drone bekerja secara terpadu ketika mendeteksi aktivitas mencurigakan di wilayah perbatasan.
Menurut Hendarsam, keunggulan utama “Pagar Digital” adalah kemampuan memberikan situational awareness secara real time. Sistem akan langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan ketika drone mendeteksi pergerakan di area blind spot.
“Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini memangkas waktu respons patroli secara drastis,” katanya.
Ia menambahkan, penggunaan drone juga memperluas jangkauan pengawasan petugas di lapangan. Selain lebih cepat memperoleh data awal, biaya operasionalnya juga lebih efisien dibandingkan mengoperasikan aset udara berawak.
Program “Pagar Digital” diproyeksikan menjadi fondasi penguatan keamanan siber di lingkungan keimigrasian nasional. Kolaborasi Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian teknologi nasional sekaligus menekan perlintasan ilegal di wilayah perbatasan. (nda)
