Oleh: Abrari Alzael, Budayawan dan Wartawan Senior
*****
TAHUN 1992, muncul gagasan Provinsi Madura. Ide ini bergulir seiring mengemukanya kembali ide membangun Jembatan Suramadu. Wacana ini semakin kuat, ketika di tahun yang sama, warga Pulau Garam ini menjadi korban brutalisme serdadu republik.
Tiga warga Madura menjadi tumbal saat pemerintah membangun Waduk Nipah di Sampang. Serdadu, menembakkan peluru kepada rakyat, pihak yang telah memberi upah mereka. Madura, ketika itu, bergolak dan beritanya menggema hingga ke manca negara.
Tak berselang dari itu, pemerintah melontarkan isu penting ; menjadikan Madura sebagai kota industri yang ditandai dengan realisasi pembangunan Jembatan Suramadu. Rakyat Madura, awalnya, menolak jika jembatan satu paket dengan industrialisasi di Madura.
BASSRA (Badan Silaturahim Ulama Madura), berada di garda depan atas penolakan ini, jika pada akhirnya terjadi industrialisasi dengan jargon pembangunan di Madura, bukan membangun Madura.
Para tokoh Madura yang tergabung dalam BASSRA, mensyaratkan frasa membangun Madura, ditambah frasa baru ; Islami, Indonesiawi, dan Madurawi. Pemerintah, bersetuju dan mengundang perwakilan BASSRA untuk studi banding ke Batam. Ini dilakukan agar memiliki referensi bagaimana teritori dibangun, memiliki arah, yang berujung pada kemajuan peradaban dan tentu saja, Madura.
Dus, jembatan Suramadu dibangun, selesai, diresmikan dan difungsikan. Jembatan Suramadu mulai dibangun pada era Presiden Megawati Soekarnoputri (peletakan batu pertama 20 Agustus 2003) dan diresmikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 10 Juni 2009. Jembatan sepanjang 5,4 km ini kemudian digratiskan menjadi jembatan non-tol oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018.
Banyak pihak yang menyayangkan Jokowi, satu pihak penggratisan tersebut membebaskan rakyat dari biaya tol. Tetapi di sisi yang lain, penggratisan tersebut diduga berkait dengan kampanye Jokowi untuk pencalonan kembali di tahun 2019 untuk yang kedua kalinya.
Implikasinya, Pembangunan Madura sebagaimana disyaratkan Bassra, terlambat. Apalagi dalam kondisi bangsa saat ini yang terkena virus efi(siensi) dan menjadikan alasan baru bagi pemerintah, untuk lambat dan tertatih.
Mestinya, Jokowi menurunan biaya dari awal diresmikan SBY tarif tol Suramadu Rp. 30 ribu, menjadi Rp. 5 ribu, misalnya, untuk kendaraan roda 4 bahkan lebih. Sedangkan penggratisan tarif tol hanya untuk pengendara motor.
Sehingga, untuk merawat Pembangunan Madura yang disuplay pengendara yang melintasi Suramadu, rata-rata mencapai Rp. 125 juta per hari dengan asumsi lalu lintas kendaraan sebanyak 25 ribu unit perhari.
Maka dalam sebulan, pendapatan dari sektor ini sebesar Rp. 7.5 miliar dan dalam setahun setara Rp. 45 miliar/tahun. Memang kecil dibanding pendapatan di sektor yang lain. Tetapi, setidaknya, dengan dana tersebut, ada sarana yang dibangun dan ada SDM yang bekerja sesuai janji Gibran untuk mewujudkan 19 juta lapangan kerja.
Ini cara rakyat bergotong-royong untuk membangun bangsanya, memang sederhana. Tetapi, konsep ini masih jauh lebih baik daripada pejabat yang hanya memiliki ide untuk belanja kaos kaki, semir, dan sikat sepatu atas nama negara dari uang rakyat.
Rakyat tidak punya ide membangun IKN dengan biaya hingga Rp. 470 triliun tetapi tidak difungsikan dan belum berimplikasi massif untuk kemaslahatan umat. Warga Madura, tidak muluk-muluk, sesederhana itu sebagaimana ikhtiar dalam warung Madura yang buka 24 jam dan di hari kiamat masih buka, meski setengah hari.
Maka, jika pada tahun 2015-2016 tokoh Madura berkumpul, membentuk P4M (Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura), harus dimaklumi. Bukan untuk makar, tetapi ingin membantu pemerintah, setidaknya apa yang selalu dikatakan Cak Lontong ; #mikir!
Bukankah pada tahun 1948 Madura bukan hanya sebuah pulau, melainkan sebuah negara? Itu sebabnya, gagasan Provinsi Madura dengan ibu kota provinsi Surabaya, ini bukan semata-mata parodi.
Tetapi, ini berpijak pada sejarah di mana pada tahun 1675, Trunojoyo menjadikan Surabaya sebagai bagian dari teritori yang direbut untuk menjadi bagian dari Madura.
Bahkan pada saat pilgub Jatim di tahun 2008, siapa yang menang atau kalah diantara Soekarwo-Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa – Mudjiono, masyarakat Jatim menunggu Madura sebagai penentu.
Karena sejatinya, Madura bukan hanya sekedar nama tetapi sejarah dan peradaban itu sendiri. Madura, dengan 5.505 km persegi tetapi masih jauh lebih luas dibanding Singapura (736 km persegi).
Madura pasti jauh lebih besar dibanding Vatikan, Maladewa, Monako, Nauru, Tuvalu, San Marino, dan negara lainnya yang luasnya kurang dari 100 km persegi.
Tetapi, negara bukan hanya soal teritori. Ia bertaut dengan kedaulatan, tanah air, gagasan, kebangsaan dan kesejahteraan rakyat. Pada saat kuasa lepas kendali dan dikuasi pihak lain, di sinilah yang tidak diinginkan.
Pada saat Madura bergabung ke RI (1950) dan dengan sendirinya Madura sebagai negara bubar, rakyat sebagai pemilik kedaulatan ingin penyelenggara negara mengelola negeri dengan baik dan benar untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Tetapi saat ini, bila satu orang kaya di negeri ini hartanya setara dengan 50 juta penduduk pribumi, ketidakberesan mengelola negara nyata adanya.
Bila yang miskin kian miskin, bila kelompok menengah menurun kelasnya, dan yang kaya semakin kaya, harus disadari bahwa pengelolaan negeri tidak sedang berada di garis otbitnya.
Jika musim panas kehujanan, dan musim hujan kepanasan, harus dipahami gugusan bima sakti di semesta cakrawala sedang mengalami ketidakseimbangan senjakala.
Benar kata Prabowo, coba buka sejarah dunia, mana ada di dunia lain 3000 koperasi dibangun dalam waktu satu tahun. Kata yang lain, coba Prabowo buka sejarah dunia, mana ada negara kaya tetapi penduduknya sengsara ; hanya ada di Indonesia. (*)
