Dewan Pendidikan-DPRD Pamekasan Dorong Pemkab segera Selesaikan Sengketa Tanah SDN Tamberu 2 

Avatar

- Jurnalis

Senin, 15 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Penyegelan SDN Tamberu 2 hingga menyebabkan ratusan siswa harus belajar di rumah warga menuai sorotan. Terlebih, karena Kabupaten Pamekasan terkenal sebagai kota pendidikan.

Sekertaris Dewan Pendidikan Pamekasan Mohammad Subhan menyangkan penyegelan SDN Tamberu 2 itu. Sebab, tindakan itu mengakibatkan siswa harus belajar di rumah warga.

“Satu hari siswa terlantar maka akan sangat merugikan mereka, masyarakat pasti menginginkan anaknya menerima pendidikan yang baik, sementara di lapangan malah ditempatkan di garasi rumah warga,” katanya.

Subhan sangat berharap pemerintah segera turun tangan. Sebab, jika tidak disegerakan nasib siswa akan terus terlantar. “Masalah ini harus secepatnya diselesaikan,” katanya.

Baca juga :  Dinkes Pamekasan Temukan Empat Dokter Melanggar Aturan

Menurut Subhan, perosoalan tersebut sebenarnya sangat mudah diselesaikan. Yakni, cukup dengan berkomunikasi baik dengan para pihak.

“Evaluasi kami, ini hanya persoalan komunitasi saja, jadi sebenarnya sangat mudah diselesaikan. Persoalannya, mau atau tidak untuk berkoordinasi,” katanya.

Saat ini, kata Subhan, Dewan Pendidikan tengah menyusun draf peraturan bupati terkait komite sekolah. Tujuannya, untuk mengantisipasi terjadinya hal yang serupa seperti di SDN Tamberu 2.

“Draf dibuat untuk mengantisipasi terjadinya persoalan seperti ini lagi. Peran komite sekolah dan peran orang tua siswa sudah tercover di draf yang kami buat,” katanya.

Baca juga :  Kepala Diskop Pamekasan dan Dua Anak Buahnya Diperiksa Kejari, Terkait Dugaan Korupsi Wamira Mart

Sementara, Wakil Ketua DPRD Khairul Umam mengaku sangat prihatin melihat kondisi siswa SDN Tamberu 2.

“Semestinya, kita menyediakan pendidikan yang layak karena itu hak paling dasar bagi mereka, faktanya mereka harus menerima kenyataan itu,” katanya.

Dewan meminta pemkab segera menyelesaikan persoalan tersebut agar siswa bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan nyaman.

“Saya harap pemerintahan dan pihak terkait bisa duduk bersama untuk menginisiasi terjadinya konflik tersebut,” pungkasnya. (ibl/diend)

Berita Terkait

Nahkodai Partai Hanura Pamekasan, Ach. Suhairi Siap Kawal Arah Politik Daerah
Bupati Kholilurrahman Rencanakan Relokasi Belasan Rumah Warga Desa Sana Daja Korban Bencana
Sambangi Pemkab Pamekasan, SKK Migas Bicarakan Eksploitasi Blok Migas Paus Biru
Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Smart Sebut Perempuan Lebih Rentan Mengidap Penyakit Asam Lambung
Setahun, Biaya Listrik Pasar Kolpajung Pamekasan Tembus Rp 300 Juta
GKFT 2026 Jadi Momentum Pembinaan Futsal Usia Dini, Afkab Pamekasan Dorong Jadi Agenda Tahunan
PLN ULP Pamekasan Klarifikasi Video Viral, Tegaskan Pelayanan Sesuai Prosedur
Azana Hotel Geser Fokus ke Experience dan Premium Stay, Bidik Segmen Villa, Resort, hingga Luxury

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 15:17 WIB

Nahkodai Partai Hanura Pamekasan, Ach. Suhairi Siap Kawal Arah Politik Daerah

Senin, 26 Januari 2026 - 12:50 WIB

Bupati Kholilurrahman Rencanakan Relokasi Belasan Rumah Warga Desa Sana Daja Korban Bencana

Senin, 26 Januari 2026 - 12:45 WIB

Sambangi Pemkab Pamekasan, SKK Migas Bicarakan Eksploitasi Blok Migas Paus Biru

Senin, 26 Januari 2026 - 07:50 WIB

Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Smart Sebut Perempuan Lebih Rentan Mengidap Penyakit Asam Lambung

Senin, 26 Januari 2026 - 06:17 WIB

Setahun, Biaya Listrik Pasar Kolpajung Pamekasan Tembus Rp 300 Juta

Berita Terbaru