Ketua Demokrat Pamekasan: Tidak Ada Jalan Lain, Jika Ingin Tumbuh dan Berkembang Madura Harus Jadi Provinsi

- Jurnalis

Minggu, 12 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Pembangunan di Madura kembali mendapat sorotan. Pasalnya, tidak ada perkembangan yang signifikan. Bahkan, indeks pembangunan manusia (IPM) masih rendah.

Dengan demikian, dibutuhkan solusi jitu agar Madura tumbuh dan berkembang secara cepat. Salah satunya, dengan memandirikan diri menjadi provinsi.

Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan Ismail menyampaikan, Madura sebenarnya kaya raya. Sumber daya alam (SDA) yang dimiliki dari sektor minyak bumi dan gas (migas) saja sangat melimpah.

Ditambah, sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan juga tidak kalah melimpah.

Baca juga :  Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Kualitas SDM, UIM Jalin Kerja Sama Internasional

Namun, kekayaan alam tersebut berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat. Empat kabupaten di Madura masih tidak bisa lepas dari belenggu kemiskinan.

Bahkan, tiga kabupaten menduduki peringkat teratas dan satu kabupaten lainnya ada di posisi keenam.

“Sangat miris jika melihat data statistik bahwa Madura masih mendominasi posisi teratas kabupaten termiskin di Jawa Timur,” katanya.

Bahkan, IPM di Madura jika dibanding dengan kabupaten lainnya juga masih sangat rendah. Olehkarenanya, butuh solusi jitu dari pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Menuruy Ismail, satu-satunya jalan untuk mengatasi ketimpangan baik pembangunan maupun ekonomi, Madura harus berpisah dari Jawa Timur.

Baca juga :  Gelar Sidang Paripurna HUT ke-78 Kemerdekaan RI, DPRD Pamekasan Dorong Indonesia Maju

Dengan menjadi daerah otonomi baru (DOB), Madura akan lebih leluasa dalam mengelolaan kekayaan alam yang dimiliki.

Selama ini Madura mendapat jatah dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang sama dengan 38 kabupaten / kota di Jawa Timur.

Tapi, dengan menjadi provinsi sendiri, jatah DBHCHT dari pengelolaan migas di Madura hanya akan dinikmati kabupaten yang ada di Madura.

“Maka dari itu, menurut saya tidak ada jalan lain selain memerdekakan diri menjadi provinsi jika Madura ingin maju dan berkembang,” katanya.

Pria yang menjabat anggota DPRD Pamekasan itu menyampaikan, untuk menjadi provinsi, Madura harus menambah satu kabupaten lagi.

Baca juga :  Tiga Alumni Kebidanan UIM Diterima Kerja di SMC Hospital Riyadh, Arab Saudi

Salah satu yang ditawarkan adalah pemekaran Kabupaten Pamekasan. Bahkan, hasil kajian akademik yang dilakukan sejumlah kampus, Pamekasan sangat layak dimekarkan.

Hasil kajian tersebut tinggal ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Dengan bertambahnya satu kabupaten baru di Madura, pembentukan provinsi akan terwujud.

“Saya yakin jika Madura menjadi provinsi, pertumbuhan dari segala sektor akan terjadi dan masyarakat akan sejahtera,” tandasnya. (diend)

Berita Terkait

UIN Madura Raih Akreditasi Unggul, Rektor: Tonggak Penting Transformasi Kampus
Dua Rumah Sakit Terima Pasien Rujukan Tapi Dokter Tidak Ada, Ibu Melahirkan Hampir Terlantar
Membanggakan! Bersaing dengan 104 Ribu Proposal, 18 Dosen UNIRA Lolos Hibah Penelitian Nasional 2026
Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan, Rumah Sakit di Madura Bakal Tanggung Iuran JKN Warga Miskin Lewat CSR
Politisi PKS Sebut Ulama dan Pesantren Terlibat Narkotika, Kiai Madura Murka
Tak Ingin Kisruh Penolakan Puskesmas Teja Antar Jenazah Pakai Ambulans Berlarut, Dewan Segera Lakukan Klarifikasi
Komisi III DPRD Pamekasan Usul Jembatan Blumbungan Dibangun Ulang
Operasi Wirawaspada 2026 Digelar, Imigrasi Pamekasan Perketat Pengawasan Orang Asing

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 13:43 WIB

UIN Madura Raih Akreditasi Unggul, Rektor: Tonggak Penting Transformasi Kampus

Sabtu, 11 April 2026 - 11:57 WIB

Dua Rumah Sakit Terima Pasien Rujukan Tapi Dokter Tidak Ada, Ibu Melahirkan Hampir Terlantar

Sabtu, 11 April 2026 - 10:23 WIB

Membanggakan! Bersaing dengan 104 Ribu Proposal, 18 Dosen UNIRA Lolos Hibah Penelitian Nasional 2026

Sabtu, 11 April 2026 - 10:03 WIB

Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan, Rumah Sakit di Madura Bakal Tanggung Iuran JKN Warga Miskin Lewat CSR

Jumat, 10 April 2026 - 11:30 WIB

Politisi PKS Sebut Ulama dan Pesantren Terlibat Narkotika, Kiai Madura Murka

Berita Terbaru