Dewan Pendidikan-DPRD Pamekasan Dorong Pemkab segera Selesaikan Sengketa Tanah SDN Tamberu 2 

Avatar

- Jurnalis

Senin, 15 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Penyegelan SDN Tamberu 2 hingga menyebabkan ratusan siswa harus belajar di rumah warga menuai sorotan. Terlebih, karena Kabupaten Pamekasan terkenal sebagai kota pendidikan.

Sekertaris Dewan Pendidikan Pamekasan Mohammad Subhan menyangkan penyegelan SDN Tamberu 2 itu. Sebab, tindakan itu mengakibatkan siswa harus belajar di rumah warga.

“Satu hari siswa terlantar maka akan sangat merugikan mereka, masyarakat pasti menginginkan anaknya menerima pendidikan yang baik, sementara di lapangan malah ditempatkan di garasi rumah warga,” katanya.

Subhan sangat berharap pemerintah segera turun tangan. Sebab, jika tidak disegerakan nasib siswa akan terus terlantar. “Masalah ini harus secepatnya diselesaikan,” katanya.

Baca juga :  Meski Keterbatasan Sarana, Perbakin Pamekasan Gencar Sosialisasi dan Jaring Atlet Menembak

Menurut Subhan, perosoalan tersebut sebenarnya sangat mudah diselesaikan. Yakni, cukup dengan berkomunikasi baik dengan para pihak.

“Evaluasi kami, ini hanya persoalan komunitasi saja, jadi sebenarnya sangat mudah diselesaikan. Persoalannya, mau atau tidak untuk berkoordinasi,” katanya.

Saat ini, kata Subhan, Dewan Pendidikan tengah menyusun draf peraturan bupati terkait komite sekolah. Tujuannya, untuk mengantisipasi terjadinya hal yang serupa seperti di SDN Tamberu 2.

“Draf dibuat untuk mengantisipasi terjadinya persoalan seperti ini lagi. Peran komite sekolah dan peran orang tua siswa sudah tercover di draf yang kami buat,” katanya.

Baca juga :  DLH Pamekasan Terima Laporan Pencemaran Lingkungan di Lima Titik Lokasi

Sementara, Wakil Ketua DPRD Khairul Umam mengaku sangat prihatin melihat kondisi siswa SDN Tamberu 2.

“Semestinya, kita menyediakan pendidikan yang layak karena itu hak paling dasar bagi mereka, faktanya mereka harus menerima kenyataan itu,” katanya.

Dewan meminta pemkab segera menyelesaikan persoalan tersebut agar siswa bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan nyaman.

“Saya harap pemerintahan dan pihak terkait bisa duduk bersama untuk menginisiasi terjadinya konflik tersebut,” pungkasnya. (ibl/diend)

Berita Terkait

Pengaduan Tak Ada Tindak Lanjut, Wali Murid SDIT Al-Uswah Tagih Komitmen Dewan
28 Pesantren di Pamekasan Ajukan Dana Inkubasi Rp 50 Juta
Meski Berdamai, Guru SMAN 1 Pamekasan yang Pukul Siswa Tetap Disanksi
Melawan, Residivis Curanmor di Pamekasan Ditembak!
Para Kades Kompak, PKDI Pamekasan Siap Bawa Gelar Juara di Ajang PKDI Cup Jatim 2025
Pemkab Pamekasan Tunggak Iuran Wajib PNS untuk BPJS Kesehatan Rp 7,7 Miliar
Dua Kali Menelan Korban Jiwa, Waduk Klompang Timur Jadi Perhatian Bupati Pamekasan
Dualisme Organisasi Kepala Desa, Aktivis Kritik Sikap Bupati Pamekasan

Berita Terkait

Minggu, 3 Agustus 2025 - 12:04 WIB

Pengaduan Tak Ada Tindak Lanjut, Wali Murid SDIT Al-Uswah Tagih Komitmen Dewan

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 10:29 WIB

28 Pesantren di Pamekasan Ajukan Dana Inkubasi Rp 50 Juta

Jumat, 1 Agustus 2025 - 14:47 WIB

Meski Berdamai, Guru SMAN 1 Pamekasan yang Pukul Siswa Tetap Disanksi

Jumat, 1 Agustus 2025 - 12:24 WIB

Melawan, Residivis Curanmor di Pamekasan Ditembak!

Kamis, 31 Juli 2025 - 12:28 WIB

Para Kades Kompak, PKDI Pamekasan Siap Bawa Gelar Juara di Ajang PKDI Cup Jatim 2025

Berita Terbaru

Warga berada di halaman Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

Pamekasan

28 Pesantren di Pamekasan Ajukan Dana Inkubasi Rp 50 Juta

Sabtu, 2 Agu 2025 - 10:29 WIB