PAMEKASAN || KLIK MADURA – Kasus penyegelan SDN Tamberu 2, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, kembali mencuat dan menyita perhatian publik.
Menyikapi hal itu, Bupati Pamekasan KH. Khalilurrahman menyatakan kesiapannya memfasilitasi penyelesaian konflik agar aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut segera normal kembali.
Orang nomor satu di Pamekasan itu menegaskan pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog tanpa emosi. Dia mengajak seluruh pihak duduk bersama untuk mengurai persoalan yang selama ini menjadi pemicu penyegelan.
“Bagaimana caranya duduk bersama, dan ketika masyarakat, kades, serta tokoh-tokoh mau minta fasilitasi kepada kami, kami sangat siap. Agar bisa dikaji lebih jauh kira-kira benang kusutnya di mana,” ujar KH. Khalilurrahman.
Bupati yang akrab disapa Ra Khalil itu mengingatkan, dampak dari penyegelan sekolah justru paling dirasakan oleh ratusan siswa SDN Tamberu 2 yang kini tidak bisa belajar di ruang kelas.
“Para murid menjadi korban, kasihan mereka,” ucapnya.
Mantan anggota DPR RI itu mengaku sudah memulai komunikasi dengan Camat Batumarmar serta para tokoh masyarakat di wilayah pantura.
Dia juga memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan Mohammad Alwi untuk segera turun tangan dan mencarikan solusi konkret atas tuntutan warga.
“Kami minta Disdikbud segera berkoordinasi dengan camat, tokoh, dan kades setempat. Putusan akhir atas permasalahan penyegelan ini ada di Disdikbud,” tegas Kiai Kholilurrahman.
Sebagai opsi penyelesaian, bupati membuka kemungkinan adanya ganti rugi lahan atau bentuk kompensasi lain sesuai kesepakatan bersama.
“Misalkan masyarakat mau ganti rugi lahan, kita bisa cari opsinya. Bisa dicicil atau ada anggota keluarganya yang bekerja di sekolah. Yang penting ada niat baik pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini,” tukasnya. (enk/nda)