PAMEKASAN || KLIKMADURA – Lembaga Pemberdayaan & Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan ikut mengawal jalannya pesta demokrasi di Jawa Timur. Lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan itu mendesak calon kepala daerah tidak melakukan politisasi pendidikan.
Desakan tersebut muncul setelah Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi diduga melakukan politisi pendidikan. Sebab, pada saat kampanye, kader PDI Perjuangan itu membahas terkait pendidikan gratis.
Ketua LP2M Pamekasan Heru Budi Prayitno mengatakan, beberapa waktu lalu Eri Cahyadi membahas soal pendidikan gratis pada saat kampanye.
Seharusnya, pendidikan tidak dibawa-bawa dalam politik. Apalagi, pendidikan di Jawa Timur, khususnya di Madura sudah berjalan sangat baik. “Calon kepala daerah jangan sampai melakukan politisasi agama,” katanya.
Heru menyampaikan, di Pamekasan banyak sekali lembaga pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Perinciannya, SMA Negeri 9 lembaga, SMK Negeri 7 lembaga, SMA swasta 67 lembaga, SMK swasta 97 lembaga dan SLB 6 lembaga.
Sejak dikelola Pemprov Jatim, banyak prestasi yang diraih lembaga-lembaga tersebut. Jumlah siswa yang berprestasi semakin merata, baik prestasi tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
“Prestasi lembaga juga semakin meningkat seperti sekolah adiwiyata baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional,” kata Heru.
Kemudian, kesejahteraan guru-guru dan tata usaha terutama guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) mendapatkan tunjangan dari Pemprov Jatim.
“Pengelolaan lembaga pendidikan di bawah naungan masing-masing cabang dinas semakin baik dan profesional, bahkan semakin berprestasi,” katanya.
Kemudian, pengelolaan manajemen pendidikan baik data siswa, data guru, data sekolah sejak dikelola Pemprov Jatim semua berbasis IT. Kondisi tersebut menunjukkan keseriusan pengelolaan pendidikann oleh pemerintah provinsi.
“Kebijakan pengelolaan pendidikan SMA dan SMK yang berkualitas seperti program BPOPP sebagai pengganti SPP gratis, berdampak positif terhadap berkurangnya anak-anak putus sekolah usia SMA dan SM di Kabupaten Pamekasan,” tandasnya. (pen)
