SUMENEP || KLIKMADURA – Sebanyak 63 kuli bongkar muat yang menggantungkan hidup pada aktivitas Pelabuhan Sapudi resmi mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.
Surat tersebut berkaitan dengan rencana replacement atau pemindahan pelabuhan yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan pekerjaan mereka.
Langkah para kuli ini mendapat dukungan penuh dari enam organisasi besar di Pulau Sapudi. Di antaranya, MWC NU Gayam, PC Muhammadiyah Gayam dan Pemuda Muhammadiyah Gayam.
Kemudian, KAHMI Sapudi, IKA PMII Sapudi, dan GP Ansor Gayam. Mereka menilai keberatan tersebut bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan pemerataan manfaat pembangunan.
Dalam surat yang dikirim, para kuli menyampaikan kekhawatiran bahwa pemindahan pelabuhan tidak memperhitungkan kepentingan masyarakat terdampak langsung.
Model pelabuhan baru dikhawatirkan mengurangi kesempatan kerja, menambah jarak operasional, dan memperbesar biaya kerja.
Kondisi itu dinilai dapat melemahkan ekonomi keluarga para pekerja yang selama puluhan tahun bergantung pada aktivitas bongkar muat.
“Ini juga bisa mengubah struktur sosial dan ekonomi Gayam yang selama ini hidup dari mobilitas arus barang,” ujar Koordinator Kuli Pelabuhan, Sunar, Sabtu (22/11/2025).
Para kuli menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
Mereka meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif, membuka dialog terbuka, serta mempertimbangkan alternatif lokasi yang lebih ramah bagi pekerja dan warga lokal.
Ketua IKA PMII Sapudi, Hasan Al Hakiki menyebut, enam organisasi besar di Pulau Sapudi siap mendampingi para kuli hingga tercapai solusi yang adil. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan masyarakat akar rumput.
“Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, apalagi dampaknya langsung dirasakan warga lokal,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Cak Kiki itu menambahkan, seluruh organisasi yang terlibat berkomitmen mengawal persoalan ini agar tidak merugikan pihak mana pun.
Ia berharap pemerintah membuka ruang musyawarah sebelum pelaksanaan pembangunan.
Adapun tuntutan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hubungan Laut antara lain:
- Meninjau ulang rencana replacement Pelabuhan UPP Kelas III Sapudi.
- Melibatkan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan.
- Menjamin keberlanjutan mata pencaharian warga, terutama para pemilik perahu.
- Menghadirkan solusi yang tidak menimbulkan kegelisahan sosial.
Rencana replacement Pelabuhan Sapudi kini menjadi sorotan masyarakat. Pelabuhan tersebut merupakan urat nadi transportasi dan pusat aktivitas ekonomi bagi ribuan warga yang tinggal di Pulau Sapudi. (nda)
