Oleh: Soffan Azizurrahman, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPD NasDem Sumenep.
——-
ADA saat ketika sebuah peringatan tidak hanya mengingatkan usia, tetapi juga memanggil kembali makna kelahirannya. Peringatan 14 tahun Partai NasDem menghadirkan momen semacam itu.
Sebuah waktu yang menyadarkan kita bahwa partai ini tumbuh dari gagasan tentang kemanusiaan, tentang politik yang bekerja untuk manusia, bukan tentang manusia yang dijadikan alat politik.
Di tengah hiruk pikuk demokrasi elektoral yang sering kehilangan arah, NasDem menegaskan dirinya sebagai gerakan perubahan yang berusaha menjaga hubungan politik dengan nurani publik.
Sejak awal berdirinya, spirit NasDem tidak dimaksudkan sebagai proyek pembaruan sesaat. Ia lahir sebagai upaya mengembalikan martabat politik menjadi ruang pengabdian.
Dalam diskursus ilmu politik, pendekatan ini selaras dengan prinsip demokrasi deliberatif, yang memandang partai sebagai fasilitator dialog dan partisipasi publik.
Gagasan restorasi yang diperkenalkan bukan dimaksudkan sebagai semboyan, melainkan kerangka etis dalam menjalankan peran kepartaian.
Di Sumenep, gagasan itu menjelma menjadi langkah nyata. Tidak hadir dalam bentuk proyek besar yang gemerlap, tetapi mengalir dalam kerja sosial yang konsisten. Banyak warga menyebutnya sebagai kehadiran yang tidak bising tetapi terasa.
Pembangunan ekonomi masyarakat akar rumput membutuhkan perhatian yang terukur, dan NasDem memahami bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Tapi, menyangkut penciptaan ekosistem yang memberi ruang gerak bagi warga agar tidak berjalan sendiri.
Mulai dari penguatan UMKM, bantuan alat kerja untuk nelayan, pendampingan petani, hingga fasilitasi pemasaran produk lokal. Langkah kecil ini membangun fondasi agar ekonomi daerah tumbuh dari bawah.
Dalam teori pembangunan inklusif, cara semacam ini dipandang sebagai model pembangunan yang merangkul lapisan masyarakat paling rentan sekalipun.
Sektor pendidikan juga merasakan energi perubahan itu. Berbagai program beasiswa, pelatihan, hingga dukungan terhadap kegiatan pendidikan menjadi instrumen sosial yang penting.
Tidak ada strategi pengentasan kemiskinan yang berhasil tanpa peningkatan kualitas pendidikan, dan akses terhadap pengetahuan merupakan pintu paling kuat menuju mobilitas sosial.
Partai yang menaruh komitmen pada pendidikan pada dasarnya sedang menanam investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakatnya.
Harapan masyarakat terhadap NasDem pun tidak kecil. Dalam berbagai dialog warga yang saya ikuti, suara publik menunjukkan kebutuhan yang sangat jelas.
Mereka membutuhkan partai yang hadir secara berkelanjutan, yang tidak datang dan pergi mengikuti musim politik, tetapi hadir sebagai mitra sosial dalam berbagai keadaan.
Sebagian harapan itu mulai dijawab, meski ruang perbaikan tetap terbuka dan tantangan sosial ekonomi ke depan masih memerlukan stamina politik yang kuat.
Namun, ketika kita berbicara tentang pendidikan sebagai fondasi perubahan, kita juga melihat persoalan besar yang mengitari sistem pendidikan nasional. Struktur pendidikan Indonesia masih bergerak dalam pola birokratis yang kaku.
Kurikulum berubah berulang kali tanpa kesiapan fasilitas, guru, dan instrumen pembelajaran. Di banyak daerah seperti Sumenep, perubahan itu tidak memicu percepatan kualitas, malah menjadi beban baru bagi sekolah dan tenaga pendidik. Ruang untuk kreativitas sering kali kalah oleh kebutuhan administratif.
Kondisi ini semakin terlihat jelas di wilayah kepulauan Sumenep. Hingga kini, ketimpangan akses belajar antara daratan dan kepulauan masih mencolok. Guru menghadapi kesulitan transportasi, jaringan internet tidak stabil, dan fasilitas literasi sangat terbatas.
Ketika standar nasional diberlakukan tanpa mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur, pendidikan justru memperlebar jarak antara kelompok yang memiliki akses dan yang terpinggirkan.
Kualitas pembelajaran juga terganggu oleh budaya administratif yang menghabiskan banyak waktu guru. Tenaga pendidik di Sumenep, sama seperti di daerah lain, sering terjebak pada laporan dan pengisian data yang panjang, sementara kebutuhan utama murid di kelas tidak tersentuh optimal.
Pembelajaran akhirnya hanya menjadi ritual formal, bukan proses yang mengubah cara berpikir. Padahal banyak guru sesungguhnya memiliki semangat tinggi, tetapi tertahan oleh sistem yang tidak berpihak pada inti tugas mereka sebagai pendidik.
Situasi seperti ini menuntut perubahan model kebijakan yang lebih berani. Pemerintah perlu memberi ruang adaptasi yang lebih besar bagi daerah agar dapat menyesuaikan strategi pendidikan dengan kondisi geografisnya.
Alokasi anggaran berbasis kebutuhan nyata daerah harus diperkuat sehingga sekolah di kepulauan mendapatkan dukungan yang layak. Sistem supervisi juga perlu dirombak agar fokusnya kembali pada mutu pembelajaran, bukan tumpukan dokumen.
Pendidikan akan menjadi motor perubahan hanya jika sistemnya bergerak ke arah yang lebih manusiawi dan adaptif. Masyarakat Sumenep telah menunjukkan bahwa mereka memiliki energi sosial, mereka hanya membutuhkan sistem yang memfasilitasi, bukan membebani.
Kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dunia usaha, dan komunitas pendidikan menjadi kunci untuk memutus kesenjangan ini.
Jika arus perubahan ingin terus mengalir, sebagaimana semangat yang kita rayakan pada ulang tahun NasDem, maka pendidikan harus menjadi sektor yang paling serius disentuh oleh gerakan restorasi.
Perjalanan perubahan masih panjang. Restorasi yang dahulu menjadi nyala pertama kini memasuki fase pendalaman. NasDem perlu menjaga ketepatan langkah sosialnya, memastikan setiap inisiatif menyentuh kebutuhan masyarakat Terutama, mereka yang berada di ruang paling sunyi dari perhatian kebijakan.
Sumenep telah melihat bahwa politik bisa memiliki wajah yang lebih lembut ketika keberpihakan diwujudkan melalui tindakan nyata. Jika ada sesuatu yang patut dirawat dari perjalanan ini, maka itu adalah keyakinan bahwa partai politik dapat menjadi jembatan harapan.
Selamat ulang tahun ke empat belas Partai NasDem. Semoga arus perubahan itu tetap mengalir, semakin jernih, semakin kuat, dan semakin dekat dengan denyut kehidupan masyarakat Sumenep. (*)
—–
Penulis merupakan mantan aktivis HMI Pamekasan pada tahun 2005. Selain aktif di kegiatan politik, penulis juga mengelola Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziz yang menaungi SMPI Al-Aziz dan SMK Al-Aziz di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.
Pengelolaan lembaga pendidikan tersebut bagian dari langkah nyata gerakan restorasi sebagaimana diamanahkan Partai NasDem.
