PAMEKASAN || KLIKMADURA – Kemampuan keuangan Pemkab Pamekasan masih sangat rendah. Selama ini, anggaran yang dikelola masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Mohammad Sahur, anggota dewan yang selama dua periode selalu menjadi bagian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan.
Sahur mengatakan, ketergantungan Pemkab Pamekasan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Pemicunya, karena pengelolaan potensi yang dimiliki pemkab belum optimal. Akibatnya, dana pendapatan asli daerah (PAD) terbilang rendah.
Sejauh ini, PAD Pamekasan berada di kisaran Rp 270 miliar atau maksimal tembus di angka Rp 300 miliar. Sementara, total APBD Pamekasan mencapai angka Rp 2,1 triliun.
Terjadi ketimpangan yang sangat jauh antara APBD yang digunakan untuk jalannya roda pemerintahan dengan PAD yang dihasilkan.
Ironisnya, dari total PAD yang didapat, sekitar Rp 120 miliar diperoleh dari pendapatan rumah sakit selaku badan layanan umum daerah (BLUD).
“Pendapatannya banyak dari rumah sakit, baik melalui klaim BPJS maupun pasien umum,” kata pria yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Pamekasan untuk periode ketiga itu.
Sahur menyampaikan, jika melihat angka PAD yang banyak ditopang oleh pendapatan rumah sakit, bisa disimpulkan bahwa ada pengelolaan potensi lainnya yang belum maksimal.
Padahal, potensi lain yang bisa dimaksimalkan juga banyak. Mulai dari sektor pariwisata, retribusi fasilitas publik seperti pasar, parkir dan potensi lainnya.
Namun diakui, iklim investasi di Pamekasan masih belum stabil. Banyak investor enggan menanamkan modal di Kota Gerbang Salam dengan alasan keamanan.
Persoalan tersebut harus secepatnya diurai. Sebab, keberadaan investor sangat bermanfaat bagi pendapatan daerah dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang begitu luas.
“Persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi harus segera diurai agar kondisi fiskal Pamekasan semakin baik,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Sahur menyampaikan, pemkab harus inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki. Dengan demikian, support anggaran dari pemerintah pusat akan lebih optimal.
“Ayo jual karya dan inovasi kita kepada pemerintah pusat agar mendapat suntikan anggaran yang optimal. Bukan menjadi pengemis anggaran karena kedekatan dengan pihak tertentu,” tukasnya. (diend)
