Dewan Geram Gara-Gara Bupati Pamekasan Gelar Preskon Tanpa Koordinasi

- Jurnalis

Selasa, 22 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Rapat Paripurna DPRD Pamekasan dengan agenda jawaban bupati atas penyampaian PU Fraksi terkait RPJMD. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

Suasana Rapat Paripurna DPRD Pamekasan dengan agenda jawaban bupati atas penyampaian PU Fraksi terkait RPJMD. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Suasana politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan memanas. Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, secara terbuka mengkritisi pernyataan Bupati KH. Kholilurrahman usai menghadiri undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ali Masykur menilai, pernyataan yang disampaikan bupati tidak mencerminkan substansi sebenarnya dari pertemuan dengan lembaga antirasuah tersebut.

Ia bahkan menyebut penyampaian bupati kepada wartawan terkesan kurang pas dan tidak melalui mekanisme yang semestinya.

“Saya kira kurang begitu ngenak apa yang disampaikan oleh bupati terhadap media. Apa yang ditanya teman-teman wartawan dan jawaban yang diberikan itu kurang begitu pas,” tegas politisi PPP itu saat ditemui usai rapat paripurna, Senin (21/7/2025).

Baca juga :  Hibah Alat Tangkap Perikanan Rp 1,2 Miliar Belum Terealisasi

Tak hanya itu, Ali juga menyayangkan langkah bupati yang langsung menggelar konferensi pers tanpa koordinasi dengan DPRD Pamekasan.

Padahal, menurutnya, KPK sendiri telah menyarankan agar hasil dari pertemuan tersebut terlebih dahulu disampaikan melalui forum resmi di internal dewan.

“Preskon yang dilakukan itu tidak sepengetahuan DPRD. Padahal KPK menyarankan agar digelar paripurna internal terlebih dahulu untuk menyampaikan materi yang dibahas,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan anggota Komisi I DPRD Pamekasan, Muhammad Sahur. Dalam forum paripurna pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, ia secara terbuka mempertanyakan pola komunikasi yang dibangun oleh kepala daerah.

Baca juga :  Terjunkan Ratusan Personel, Polres Pamekasan Sukses Amankan Pemberangakatan CJH

“Apakah memang pola komunikasi yang dibangun seperti itu? Ayo, saya sambut baik apa yang dilakukan, dengan sistem yang baik atau saling senggol, ayok,” kritik legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Sikap kritis dua legislator ini mencerminkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif dalam hal koordinasi. Khususnya, menyangkut isu strategis pasca undangan dari KPK.

DPRD berharap komunikasi antar-lembaga dijalankan secara terbuka dan terstruktur, guna mencegah polemik yang justru kontraproduktif bagi pemerintahan daerah. (ibl/pw)

Berita Terkait

Ratusan Balita Terjangkit Campak, Tujuh Puskesmas di Pamekasan Jadi Sasaran Imunisasi
Gelombang Demo Meluas, Gelora Pamekasan Imbau Warga Tetap Jaga Kondusivitas
Ratusan Kang Ojol Pamekasan Gelar Aksi Solidaritas dan Tahlil untuk Affan, Desak Kasus Diusut Tuntas
Buntut Dugaan Pemotongan Dana Kapitasi, Kepala Puskesmas Talang Diperiksa Polisi
1.528 Maba UIN Madura Antusias Ikuti PBAK 2025, Tanamkan Etika dan Spirit Literasi
144 Balita di Pamekasan Positif Campak, Dua Orang Meninggal Dunia
Bertolak Dari Lapangan Migas HCML, Kapal CB Tunas Terafulk 1 Bocor di Tengah Laut
Dipicu Dendam Lama, Mad Hasan Bacok Tetangga Pakai Celurit

Berita Terkait

Minggu, 31 Agustus 2025 - 11:37 WIB

Ratusan Balita Terjangkit Campak, Tujuh Puskesmas di Pamekasan Jadi Sasaran Imunisasi

Minggu, 31 Agustus 2025 - 10:40 WIB

Gelombang Demo Meluas, Gelora Pamekasan Imbau Warga Tetap Jaga Kondusivitas

Jumat, 29 Agustus 2025 - 13:36 WIB

Ratusan Kang Ojol Pamekasan Gelar Aksi Solidaritas dan Tahlil untuk Affan, Desak Kasus Diusut Tuntas

Jumat, 29 Agustus 2025 - 13:06 WIB

Buntut Dugaan Pemotongan Dana Kapitasi, Kepala Puskesmas Talang Diperiksa Polisi

Kamis, 28 Agustus 2025 - 16:13 WIB

1.528 Maba UIN Madura Antusias Ikuti PBAK 2025, Tanamkan Etika dan Spirit Literasi

Berita Terbaru

Opini

Bukan Lagi Soal Sanksi, Ini Soal Budaya Politik

Minggu, 31 Agu 2025 - 13:58 WIB