PAMEKASAN || KLIKMADURA – Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Madura mengikuti perkuliahan luar kelas di Kantor DPRD Pamekasan, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai sistem demokrasi, peran lembaga legislatif, serta dinamika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Perkuliahan tersebut mengangkat tema DPRD dan Mahasiswa Menghadapi Post-Truth: Membangun Budaya Politik Kritis, Partisipatif, dan Berbasis Data untuk Pembangunan Kabupaten Pamekasan.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur yang menjadi salah satu pemateri menyampaikan bahwa perkembangan media sosial membuat informasi semakin mudah diterima masyarakat. Namun, tidak semua informasi yang beredar benar dan sesuai fakta.
Hal tersebut menjadi tantangan dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat, khususnya mahasiswa, harus lebih cermat dalam menerima informasi agar tidak mudah terpengaruh berita yang belum diketahui kebenarannya.
“Mahasiswa harus bisa membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Jangan langsung percaya terhadap informasi yang beredar sebelum mengetahui sumber dan faktanya,” katanya.
Politikus PPP itu menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah. Kritik dan masukan dari mahasiswa sangat dibutuhkan, namun juga harus disampaikan berdasarkan data dan fakta.
“Kalau ada kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat, silakan dikritik. Namun, kritik itu harus disertai data dan alasan yang jelas, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi,” ucapnya.
Ia mengajak mahasiswa untuk mempelajari berbagai persoalan di Kabupaten Pamekasan, mulai dari kebijakan tembakau, penggunaan anggaran daerah, hingga rekrutmen ASN.
“Mahasiswa harus mampu mengetahui berbagai persoalan pemerintah daerah. Mahasiswa tidak boleh hanya belajar di dalam kelas. Mahasiswa juga perlu memberikan saran tentang bagaimana seharusnya kebijakan itu diperbaiki,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ali Masykur menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga tugas utama, yaitu membuat peraturan daerah, membahas dan menyetujui anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia berharap mahasiswa semakin memahami tugas dan fungsi DPRD sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam mengawal pembangunan daerah.
“Ke depan, kami berharap mahasiswa dan DPRD bisa lebih sering berdiskusi. Hasil penelitian mahasiswa juga bisa disampaikan kepada DPRD sebagai bahan masukan dalam membahas berbagai kebijakan daerah,” tandasnya. (ibl/nda)
