DPRD Sampang Kawal Hak Pasien PAPS

- Jurnalis

Kamis, 20 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Sampang menerima audiensi dari DKR dan RSUD dr. Moh. Zyn terkait pasien PAPS. (KLIKMADURA)

DPRD Sampang menerima audiensi dari DKR dan RSUD dr. Moh. Zyn terkait pasien PAPS. (KLIKMADURA)

SAMPANG || KLIKMADURA — Kepastian jaminan BPJS Kesehatan bagi pasien yang memilih Pulang Atas Permintaan Sendiri (PAPS) di RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang belum menemui titik terang.

Persoalan tersebut kembali dibahas dalam audiensi Komisi IV DPRD Sampang bersama Pemerintah Kabupaten Sampang, manajemen RSUD dr. Mohammad Zyn, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), dan sejumlah pihak terkait.

Audiensi yang berlangsung di ruang rapat besar DPRD Sampang itu membahas keluhan masyarakat terkait pasien PAPS yang tidak dapat menggunakan jaminan BPJS Kesehatan dan kemudian tercatat sebagai pasien umum.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena pihak rumah sakit membutuhkan kepastian tertulis dari BPJS Kesehatan mengenai mekanisme pembiayaan pasien yang meninggalkan rumah sakit atas permintaan sendiri.

Manajemen RSUD dr. Mohammad Zyn mengaku harus berhati-hati dalam menentukan status pembiayaan pasien PAPS. Sebab, sebelumnya terdapat kasus yang menjadi temuan audit dan membuat rumah sakit harus mengembalikan dana klaim kepada BPJS Kesehatan.

Baca juga :  Pelaku Curat di Kecamatan Sokobanah Akhirnya Diringkus Polisi, Satu Pelaku Ditetapkan DPO

Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, mengatakan kondisi tersebut membuat rumah sakit berada dalam posisi dilematis. Menurutnya, rumah sakit membutuhkan kepastian hukum agar tidak kembali menghadapi persoalan serupa.

“Pak Dirut butuh kepastian hukum. Karena yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ketika ada pasien terjadi seperti itu dan diaudit oleh BPJS, diminta mengembalikan. Jadi ini simalakama bagi rumah sakit,” ujar Mahfud seusai audiensi.

Mahfud menjelaskan, RSUD dr. Mohammad Zyn sebenarnya telah mengirimkan surat konfirmasi kepada BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme klaim pasien PAPS.

Namun, hingga audiensi digelar, surat tersebut belum mendapatkan jawaban resmi. Kondisi itu membuat DPRD Sampang belum dapat mengambil keputusan karena kewenangan mengenai mekanisme klaim berada pada BPJS Kesehatan.

“Ya itu sudah tindakan bagus dari rumah sakit, cuma tadi teman-teman di DPR kurang puas dengan jawaban itu. Minta kami segera putuskan, kami sebagai DPR tidak punya kewenangan untuk memutuskan iya atau tidak,” katanya.

Baca juga :  Nemor Kara, Pemkab Sampang Gelar Salat Istisqa Meminta Hujan

Karena itu, DPRD Sampang meminta BPJS Kesehatan segera memberikan jawaban atas surat yang telah dikirimkan pihak rumah sakit.

Menurut Mahfud, jawaban tersebut dibutuhkan agar tidak ada lagi ketidakpastian dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sampang.

“Surat ini harus segera dibalas. Balasannya, kalau jawaban iya atau tidak, iya atau tidak. Apapun itu harus ada jawaban supaya ada kepastian pelayanan masyarakat di Kabupaten Sampang. Saya terus kawal dan koordinasi supaya ada percepatan pengiriman surat,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, persoalan PAPS juga dikaitkan dengan keputusan pasien meninggalkan rumah sakit sebelum masa perawatan dinyatakan selesai.

Mahfud menilai, keputusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi medis, tetapi juga dapat mencerminkan tingkat kepercayaan pasien terhadap rumah sakit.

Baca juga :  165 Dapur MBG Sampang Masih Bergantung pada Supplier Besar, Koperasi Desa dan Petani Lokal Belum Jadi Penopang

“Harapannya semua baik-baik saja dan pasien bisa berobat dengan baik dan tidak perlu pulang paksa. Masalah orang yang sudah mau sekaratul maut, dokter yang tahu. Tapi kalau pasien memaksa untuk segera pulang berarti kan sudah ada distrust, ada ketidakpercayaan lagi ke rumah sakit,” tuturnya.

Hingga kini, kepastian mengenai mekanisme klaim BPJS Kesehatan bagi pasien PAPS masih menunggu jawaban resmi dari BPJS Kesehatan.

Komisi IV DPRD Sampang memastikan akan mengawal surat tersebut hingga memperoleh kejelasan. Langkah itu dinilai penting agar rumah sakit memiliki dasar yang jelas dalam memberikan pelayanan dan masyarakat mengetahui konsekuensi pembiayaan apabila memilih pulang atas permintaan sendiri.

Selain RSUD dr. Mohammad Zyn, masyarakat Sampang juga memiliki sejumlah fasilitas rumah sakit lainnya, di antaranya RS Nindita, RS Sukma Wijaya, RS Qona’ah dan RS Ketapang. (ali/nda)

Berita Terkait

Tekan Penyusutan Lahan, Diskan Sampang Genjot Kualitas Garam Rakyat Lewat Pelatihan di Empat Kecamatan
Pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 Tak Jelas, Pembahasan Regulasi Belum Tuntas
Pelaku TPPO Akui Raup Keuntungan Jutaan Rupiah dan Beroperasi Selama 4 Tahun
Hampir Dua Bulan, Polres Sampang Ungkap 20 Kasus Narkoba dan Amankan 25 Tersangka
Sempat Kabur Hampir Dua Bulan, Terduga Pelaku Rudapaksa Dibekuk di Surabaya
Nurul Hasanah Akhirnya Dipulangkan dari Libya, Bupati Sampang Ungkap Proses Penyelamatannya
IKK Sampang Turun Jadi 93,32 Poin, Biaya Konstruksi hingga Transfer Daerah Berpotensi Terdampak
Mahfud MD Desak Pemkab Sampang Segera Bereskan Legalitas Kepemilikan Tanah Sekolah

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 10:31 WIB

Tekan Penyusutan Lahan, Diskan Sampang Genjot Kualitas Garam Rakyat Lewat Pelatihan di Empat Kecamatan

Sabtu, 21 November 2026 - 23:25 WIB

Pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 Tak Jelas, Pembahasan Regulasi Belum Tuntas

Sabtu, 21 November 2026 - 05:02 WIB

Pelaku TPPO Akui Raup Keuntungan Jutaan Rupiah dan Beroperasi Selama 4 Tahun

Jumat, 20 November 2026 - 11:40 WIB

Hampir Dua Bulan, Polres Sampang Ungkap 20 Kasus Narkoba dan Amankan 25 Tersangka

Kamis, 19 November 2026 - 12:45 WIB

Sempat Kabur Hampir Dua Bulan, Terduga Pelaku Rudapaksa Dibekuk di Surabaya

Berita Terbaru