SAMPANG || KLIKMADURA – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Kanjar, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, menjadi sorotan. Pekerjaan yang dilaksanakan P3A Mawar dipertanyakan karena diduga belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Sorotan itu tidak hanya mengarah pada hasil pekerjaan fisik di lapangan. Sejumlah pihak juga meminta agar proses pencairan dana termin kedua tidak dilakukan sebelum ada pemeriksaan menyeluruh terhadap pekerjaan tersebut.
Desakan itu ditujukan kepada Tenaga Pendamping (TA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Mereka menilai verifikasi lapangan penting dilakukan untuk memastikan pekerjaan telah sesuai dengan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan ketentuan program.
P3-TGAI merupakan program yang bertujuan meningkatkan fungsi jaringan irigasi tersier guna mendukung produktivitas pertanian. Karena itu, kualitas pekerjaan fisik menjadi aspek penting agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
Dalam kasus di Desa Kanjar, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis. Penilaian tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada klaim sepihak, melainkan harus mengacu pada hasil verifikasi lapangan dan dokumen pekerjaan.
Peran TA BBWS Brantas dinilai menjadi kunci dalam proses tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan apakah pekerjaan telah memenuhi seluruh ketentuan teknis sebelum pembayaran termin kedua diproses.
Apabila ditemukan adanya perbedaan antara pekerjaan terpasang dengan spesifikasi maupun rencana kerja, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar penentuan langkah tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, apabila pekerjaan dinyatakan telah memenuhi ketentuan, proses pencairan anggaran dapat dilanjutkan sesuai prosedur.
Sorotan terhadap P3-TGAI Desa Kanjar tidak semata menyangkut bangunan irigasi. Program tersebut juga berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan kepentingan petani sebagai penerima manfaat sehingga pelaksanaannya diharapkan berlangsung sesuai aturan.
Kini perhatian publik tertuju kepada BBWS Brantas. Publik menunggu apakah verifikasi menyeluruh akan dilakukan sebelum pembayaran termin kedua dicairkan, sehingga dugaan yang berkembang dapat dijawab berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, bukan sekadar asumsi. (ali/nda)
